Tuntut Hak, Ratusan Warga Demo

Ratusan warga dan aktivis mahasiswa yang tergabung pada Aliansi Masyarakat Semesta Pasaman Barat berunjuk rasa ke kantor bupati setempat, Senin (9/1). Aksi massa ini menuntut pemerintah daerah setempat agar segera merealisasikan hak mereka sebagai korban gempa.

Bukan itu saja, mereka juga menuntut agar bantuan gempa yang diberikan oleh para donatur segera dilakukan audit. Pasalnya, mereka menilai tidak ada transparansi dari pemerintah daerah terkait pengelolaan sumbangan yang diberikan oleh para donatur.

Pada umumnya massa ini datang dari Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, terutama dari daerah yang terdampak gempa bumi gempa, Jumat 25 Februari 2022 lalu.

“Kami ingin kejelasan kepada Pemkab Pasaman Barat bagaimana nasib kami korban gempa yang belum ada bantuan baik bagi rumah rusak ringan, sedang, maupun berat di Kecamatan Talamau umumnya,” kata salah satu koordinator lapangan Mashendy saat

menyampaikan aspirasi di depan kantor bupati setempat, Senin (9/1).
Menurut dia, hingga saat ini ada ratusan masyarakat masih tidur di tenda darurat, padahal hampir satu tahun bencana gempa susah berlalu.

Pihaknya ingin bertemu bupati dan wakil bupati langsung untuk mempertanyakan nasib mereka. Pihaknya juga meminta agar anggaran bantuan bagi korban segera dicairkan baik dari Pemerintah Pusat, provinsi maupun kabupaten sesuai daftar nama yang telah di SK-kan.

“Sebentar lagi mau bulan puasa dan ratusan warga masih tidur di tenda darurat. Segeralah selesaikan rumah bantuan itu secepatnya,” jelasnya.

Kemudian mereka juga meminta agar pelaksanaan pembangunan rumah bantuan itu dapat terbuka dan transparan. “Kalau tidak ada kejelasan terkait bantuan gempa ini kami akan membawa massa yang lebih besar. Kami juga ingin bertemu dengan bupati dan wakil bupati. Karena kami juga termasuk yang memilih mereka saat pilkada dulu,” tegasnya.

Sebelumnya para pengunjuk rasa berkumpul di halaman Masjid Agung Pasaman Baru sekitar pukul 11.30. Kemudian berjalan kaki menuju kantor bupati yang berjarak sekitar 400 meter dengan membawa bermacam spanduk dan atribut lainnya.

Sesampai di persimpangan gerbang rumah dinas bupati para pengunjuk rasa disambut oleh pihak keamanan dan pihak terkait dari Pemkab Pasaman Barat.

Usai berorasi, pangunjuk rasa ditawarkan mengutus perwakilan untuk bertemu di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik membicarakan tuntutan itu karena bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah serta jajarannya tidak berada di kantor dengan alasan sedang melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-19 Pasaman Barat.

“Para pimpinan sedang tugas luar sehingga tidak bisa bertemu dan alangkah baiknya kita bicarakan di kantor Kesbangpol dengan perwakilan,” kata Kepala Kesbangpol Pasaman Barat Devi Irawan.

Mendengar itu, para pengunjuk rasa tidak bersedia dan tetap ngotot ingin bertemu dengan bupati atau wakil bupati. “Kami ingin bertemu dengan bupati dan wakil bupati apapun ceritanya. Jika tidak bisa saat ini kami akan menunggunya sampai malam. Kalau perlu kami bermalam di halaman kantor bupati ini,” tegasnya lagi.

Setelah menyampaikan keinginannya para pengunjuk rasa membubarkan diri untuk melaksanakan Shalat Zuhur dan melanjutkan unjuk rasa hingga pukul 17.00. Selanjutnya massa akhirnya mau negosiasi dengan pihak Kesbangpol dan melakukan perundingan.

Dalam perundingan itu, Pemkab berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan mereka dan akan melaporkannya ke pimpinan. Namun, para pengunjuk rasa juga berjanji akan kembali membawa massa yang lebih besar ketika tuntutan mereka tidak digubris.

Dalam aksi damai ini sempat menjadi tontonan masyarakat yang kebetulan ada pasar malam di depan kantor bupati setempat. Lalu aktivitas jalan juga terganggu akibat jalan dikuasai oleh massa. Aksi unjuk rasa ini berjalan aman dan tertib. Terlihat sejumlah petugas dari pihak TNI/Polri dan Satpol PP mengawal ketat pelaksanaan unjuk rasa tersebut. (roy)