Mediasi tersebut membahas terkait dampak aktivitas pembuatan tanggul PT Bakrie yang mengakibatkan terjadinya banjir pada perkebunan masyarakat Airbangis.
Pada saat mediasi itu juga telah dilakukan pembahasan mengenai dokumen DELH PT Bakrie di Airbalam dengan penekanan untuk menyelesaikan hasil verifikasi tanggal 3 Mei 2024, terutama permasalahan tanggul yang menyebabkan banjir pada lahan perkebunan masyarakat Airbangis, pelestarian situs Cagar Budaya Makam Tuanku Lanang Bisai Raja Air Bangis untuk tidak ditanam sawit serta pembebasan lahan sempadan sungai atau Daerah Aliran Sungai (DAS) 50 meter tidak ditanami sawit sebagai kawasan lindung setempat untuk konservasi.
Menindaklanjuti hasil mediasi yang telah dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama masyarakat Airbangis Kecamatan Sungaiberemas dan pihak PT Bakrie Pasaman Plantation, Selasa (14/5) melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan secara langsung di lahan petani di Air bangis yang terdampak banjir tersebut.
Plt Kepala DLH Pasbar, Ziad Abdul Rozak menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan mencarikan solusi bagi masyarakat khususnya para petani yang terdampak banjir.
“Kami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat bersama masyarakat yang didampingi pucuk adat, Ketua Bamus, Jorong, pihak nagari, camat dan pihak dari PT BPP melakukan verifikasi lapangan terhadap adanya indikasi banjir yang diakibatkan oleh kanal-kanal yang dibangun pihak BPP. Kami di sini selaku pemerintah daerah tentunya akan mencarikan solusi,” tegasnya.
Saat melakukan verifikasi lapangan, Ziad Abdul Rozak juga mengungkapkan bahwa masyarakat yang terdampak banjir meminta agar pihak PT Bakrie melakukan pembukaan tanggul, penggantian bibit sawit yang sudah mati serta membayar kompensasi atas gagal panen yang dialami masyarakat.
“Dengan melihat langsung bersama sama tanggul yang dibangun, yang menutupi akses sebaran air Batang Sikabau ini, dari hasil peninjauan di lapangan, masyarakat meminta kepada pihak PT BPP untuk membuka tanggul akses sebaran air di tiga titik menuju Suak dan membuka kembali akses jalan ke Makam Lanang Bisai yang merupakan situs Sejarah Raja Air Bangis dan ikut dalam pemeliharaannya dengan tidak menanami sawit di sekitar makam sesuai dengan perjanjian yang pernah dibuat dahulunya. Selain itu, masyarakat juga meminta ganti rugi terhadap tanaman kebun masyarakat baik sawit dan jeruk yang terkena dampak langsung dari genangan air serta membayar kompensasi atas gagal panen yang dialami masyarakat,” jelas Ziad Abdul Rozak.
Ia menegaskan setelah dilakukannya verifikasi lapangan, pihaknya akan berupaya agar banjir tidak kembali merendam lahan petani Air Bangis tersebut. “Kita verifikasi bersama dan kita musyawarahkan bagaimana solusinya ke depan, agar banjir tidak kembali merendam lahan perkebunan masyarakat Airbangis ini,” tegasnya.
Sementara itu salah satu petani yang terdampak banjir, Husnan berharap agar pembangungan tanggul atau kanal oleh PT Bakrie Pasaman Plantation itu dibongkar dan meminta kompensasi atas kerugian yang dialami petani imbas dari pembangunan tanggul tersebut.
“Kami petani Airbangis telah difasilitasi oleh kabupaten, kecamatan dan PT BPP untuk melihat dampak lahan kami yang diakibatkan oleh pembangunan kanal PT BPP. Kami meminta sekiranya untuk membongkar kembali kanal tersebut dan meminta ganti rugi atas kerugian yang dilami oleh para petani Airbangis,” pintanya.
Menanggapi permintaan tersebut perwakilan dari PT Bakrie Pasaman Plantation, Dani mengatakan bahwa pihaknya akan meneruskan masukan masyarakat khususnya petani ke manajeman perusahan.
“Tentu yang menjadi masukan akan kita tampung dan sampaikan ke manajemen perusahaan, terkait water Managemen System yang ada di Air Balam Estate. Terima kasih juga atas masukan dari pemerintah daerah dan kecamatan serta masyarakat, terkait tanggul yang telah dibangun PT BPP,” ucapnya. (roy)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!