800 Karyawan PT LIN Pasbar Menjerit, Ratusan Sopir dan Kontraktor Terancam Tidak Bisa Bekerja Lagi
PADEK.JAWAPOS.COM--Karyawan PT Laras Internusa (PT LIN) di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) meminta agar aktifitas perusahaan berjalan normal kembali.
Pascademo masyarakat mengatasnamakan Koperasi Produsen Adat Kinali yang melarang buah TBS kelapa sawit keluar dari perusahaan, aktivitas perusahaan menjadi lumpuh.
Amsir, perwakilan seluruh pemanen di PT LIN sangat berharap Pemkab Pasaman Barat maupun Pemprov Sumbar mampu menyelesaikan konflik ini secepatnya.
"Harapan Kami seluruh karyawan pemanen kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat, agar permasalahan ini diselesaikan secepatnya, tidak berlarut-larut, Sebab, Dari hasil panen itulah kami bisa menghidupi anak-anak dan istri kami, dan juga untuk biaya sekolah anak kami," ujar Amsir, Kamis (1/8/2024).
Estate Manager PT LIN, Ardiansyah menyebut sudah satu bulan tidak ada operasional karena penyetopan demo tuntutan plasma oleh yang mengatasnamakan koperasi produsen adat Kinali.
"Hari ini 1 Agustus kita bongkar lagi TBS sawit dari 25 truk, dan sama-sama kita lihat, buah yang lama pun saat ini sudah tidak layak lagi untuk diproses, Tentunya kerugian perusahaan ini sudah sangat besar," ungkap Ardiansyah.
Terkait 800 karyawan pemanen yang sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas, kontraktor dan sopir-sopir yang bermitra dengan PT LIN sudah tak mempunyai penghasilan lagi. Mayoritas yang mencari nafkah untuk anak dan istrinya adalah masyarakat sekitar perusahaan.
"Biasanya kita mengirim TBS mencapai 500 ton per hari, kerugian kita saat ini sudah sebanyak 29 hari, dikali dengan harga kurang lebih Rp2.500 per kilo, kalau sudah berbentuk CPO kerugian kita mencapai miliaran rupiah lebih. Dan seharusnya negara mendapatkan pajak PPN dan PPH dari penjualan TBS sawit tersebut setiap harinya," kata Ardiansyah.
Ketua DPD LSM P2 Napas Pasaman Barat, Syafri Mustika, turut menyuarakan keprihatinannya. Diperkirakan 1.000 ton buah sawit mulai busuk dan menimbulkan aroma yang tak sedap.
"Kami berharap kepada Pemerintah Daerah atau pun Pemerintahan Pusat segera menyelesaikan konflik ini, kalau tidak cepat diselesaikan 800 orang karyawan akan dirumahkan, Mereka butuh biaya untuk hidup dan biaya sekolah anak-anaknya," ujar Syafri Mustika. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
