Ombudsman RI dan Gubernur Sumbar Diskusikan Permasalahan Kebun Plasma Sawit Antara PT LIN dan KPP MAK

Keduanya berdiskusi terkait permasalahan pelayanan publik perkelapasawitan antara PT Laras Inter Nusa (PT LIN) dengan Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali (KPP MAK) Kabupaten Pasaman Barat.

"Kita berharap forum diskusi ini menjadi momentum mencapai kesepakatan, yang dapat diterima semua pihak, dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan terkait permasalahan yang sedang terjadi di Kinali, Pasbar," ucap Mahyeldi.

Gubernur menjelaskan bahwa Sumbar merupakan salah satu daerah penghasil minyak kelapa sawit/Crude Palm Oil (CPO) dengan luas areal 439 ribu hektare yang dikelola oleh perusahaan perkebunan baik swasta ataupun pemerintah seluas 188.000 hektare (43%), dan sisanya 251.000 hektare (57%) dikelola oleh perkebunan rakyat.

Dalam perkembangannya, pola hubungan antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar mengalami berbagai dinamika. Hal ini tentunya sudah diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan agar dapat berlangsung harmonis, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.

"Salah satu ketentuan tersebut adalah kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) untuk masyarakat sekitar oleh perusahaan perkebunan, yang dimulai sejak terbitnya Permentan No 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan," lanjut Mahyeldi.

Ia menerangkan sebagaimana telah diubah lewat Permentan No 98/2013, dan diperkuat dengan UU No 39/2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan UU No 6/2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

"Kewajiban FPKM menjadi salah satu solusi mengatasi ketimpangan kesejahteraan di daerah perkebunan dan menjaga hubungan yang harmonis antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun dengan tetap memperhatikan profitas dan keuntungan perusahaan. Lebih lanjut kewajiban FPKM diatur dengan Permentan No 18/2021," terangnya.

Selanjutnya, Gubernur mengajak seluruh pihak mempedomani aturan atau regulasi terkait dengan perizinan perkebunan dan FPKM sesuai dengan kewenangan masing-masing agar persoalan ini dapat terealisasi seluruhnya. 

"Melalui forum diskusi ini diharapkan seluruh pihak terkait dapat menyampaikan permasalahan, kendala, hambatan serta upaya yang sepatutnya dilakukan sesuai kewenangan masing-masing, sehingga ada titik temu dari perselisihan antara PT LIN dengan Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali," harapnya.

Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyebut, kedatangannya ke Sumbar adalah menindaklanjuti rapat beberapa Minggu lalu bersama jajaran Asisten dan Perwakilan Kantor Ombudsman di Sumbar, terkait munculnya di media kasus yang dialami oleh KPP MAK dengan PT LIN.

"Sebetulnya, permasalahan ini belum ada laporan dari masyarakat, tetapi kami menanggapi keresahan sosial terkait permasalahan yang ditangkap dari media. Kalau permasalah ini tidak cepat diantisipasi, khawatirnya akan menjadi konflik bagi kita semuanya," kata Yeka.

Oleh sebab itu, sebelum permasalahan itu terjadi, Ombudsman berinisiatif melakukan diskusi, dalam agenda pertama mendengarkan pandangan dari semua pihak, terutama dari Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali dan PT LIN.

"Lebih khusus saya juga ingin mendengarkan dari Kementerian Pertanian terkait masalah ini. Karena konflik ini bermuara dari pelaksanaan aturan Permentan terhadap kewajiban membangun plasma 20 persen. Oleh karena penting bagi kami regulasi terkait persolan penyediaan lahan bagi masyarakat agar dapat dilayani lebih baik lagi," pintanya. (*)