90 Wali Nagari Pasaman Barat Dilantik, 87 Terpilih Lewat E-Voting

PADEK.JAWAPOS.COM— Sebanyak 87 wali nagari di Pasaman Barat terpilih melalui pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting) dalam Pilwana 2026. Mereka bersama tiga wali nagari lainnya resmi dilantik dan dikukuhkan Bupati Pasaman Barat, Yulianto, untuk masa jabatan 2026–2034.

Pelantikan terhadap 90 wali nagari tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (9/11/2026). Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Penerapan e-voting menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam pelantikan itu. Mahyeldi mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat nagari.

Menurutnya, sistem pemilihan elektronik dapat menjadi alternatif bagi daerah lain, seiring perkembangan teknologi informasi dan semakin luasnya penggunaan telepon pintar di tengah masyarakat.

"Pasaman Barat dan Kabupaten Agam sudah menjadi daerah di Sumatera Barat yang menerapkan sistem e-voting dalam pemilihan wali nagari. Ini merupakan terobosan yang patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain," ujarnya.

Meski demikian, Mahyeldi mengingatkan bahwa penggunaan teknologi harus diikuti kesiapan penyelenggara, pemahaman regulasi, serta pelaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur Ingatkan Wali Nagari Pahami Aturan

Selain mengapresiasi pelaksanaan e-voting, Mahyeldi meminta wali nagari yang baru dilantik memahami peraturan perundang-undangan dalam menjalankan pemerintahan. Pemahaman tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Pemerintah provinsi, katanya, akan mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi wali nagari melalui pembekalan serta penguatan pemahaman terhadap aturan pemerintahan.

"Pemerintah provinsi akan mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi para wali nagari melalui pembekalan serta pemahaman terhadap aturan pemerintahan. Saya berharap tidak ada wali nagari di Sumatera Barat yang tersandung persoalan hukum karena tidak memahami peraturan," katanya.

Mahyeldi juga mengingatkan agar wali nagari berhati-hati dalam mengelola anggaran dan menentukan kebijakan pembangunan. Di sisi lain, mereka diminta mengenali potensi ekonomi di wilayah masing-masing untuk dikembangkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Yulianto menyebut pelantikan 87 wali nagari hasil Pilwana 2026 dan pengukuhan tiga wali nagari lainnya sebagai momentum penting bagi pemerintahan nagari. Pelaksanaan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Yulianto meminta seluruh wali nagari menjalankan amanah masyarakat dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan dedikasi. Menurutnya, jabatan wali nagari bukan sekadar kedudukan, melainkan tanggung jawab terhadap pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

"Di pundak wali nagari terdapat harapan masyarakat dan tanggung jawab untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik, pembangunan terlaksana secara merata, serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Karena itu, jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan dedikasi," pesannya.

Pilwana 2026 Libatkan Ribuan Petugas

Dalam arahannya, Yulianto menyampaikan enam pesan kepada wali nagari. Pertama, membangun pemerintahan yang berintegritas dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan serta menghadirkan pelayanan publik berkualitas dan berkeadilan.

Kedua, memperkuat persatuan sekaligus menjaga nilai adat dan budaya. Ketiga, menjadikan nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, UMKM, hingga pariwisata.

Yulianto juga mendorong pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) secara profesional agar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah nagari diminta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyelaraskan program pembangunan.

Pesan berikutnya, wali nagari harus mempersiapkan masa depan nagari melalui tata kelola pemerintahan berkelanjutan, pembangunan terencana, serta kebijakan yang memperhatikan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

Yulianto mengakui Pilwana 2026 berlangsung di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Namun, pemerintah daerah bersama pihak terkait tetap berupaya melaksanakan pemilihan karena masyarakat membutuhkan wali nagari definitif untuk memimpin pemerintahan dan pembangunan.

Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari (PPWN), Doddy San Ismail, melaporkan bahwa pelaksanaan Pilwana 2026 melibatkan 696 orang panitia pemilihan, 3.430 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta 1.372 petugas ketertiban dan pengamanan.

Panitia juga menyiapkan 686 tempat pemungutan suara (TPS). Seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan melalui persiapan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta dukungan sistem teknologi informasi.

"Pelaksanaan Pilwana ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari Forkopimda, pemerintah daerah, camat, panitia teknis, aparat keamanan, media massa, hingga masyarakat. Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak sehingga Pilwana 2026 dapat terlaksana," tutupnya.

Dari 90 wali nagari yang dilantik dan dikukuhkan, tiga di antaranya berasal dari hasil pemilihan sebelumnya, yakni Wali Nagari Kapa, Katiagan, dan Sinuruik. Ketiganya dikukuhkan melalui perpanjangan masa jabatan dari 2023 hingga 2031.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ihpan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Ade Putra dan Ali Muda, unsur Forkopimda, kepala OPD provinsi dan kabupaten, instansi vertikal, serta perwakilan perbankan.

Hadir pula Ketua TP-PKK Pasaman Barat Ny. Sifrowati Yulianto, Ketua GOW Gusmalini, dan Ketua DWP Ny. Erisa Doddy San Ismail. Pada kesempatan itu, Pemkab Pasaman Barat memberikan penghargaan kepada Kapolres, Dandim, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, PLN, BNNK, serta unsur lainnya atas kontribusi dalam menyukseskan Pilwana 2026. (mg11)