JKN Payakumbuh 98,46 Persen, 2.323 Warga Dibidik Kejar 100 Persen di 2026

PADEK.JAWAPOS.COM—Pemko Payakumbuh menargetkan cakupan JKN 100 persen pada 2026, dengan 2.323 warga belum terdaftar, dibahas dalam forum Monev UHC di BPJS Payakumbuh, Kamis (6/5/2026).

Pemerintah Kota Payakumbuh mempercepat pencapaian Total Health Coverage (THC) 100 persen melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) dengan menyasar sisa warga yang belum terdaftar.

Dalam Forum Komunikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Universal Health Coverage (UHC) bersama BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, terungkap capaian kepesertaan JKN-KIS saat ini telah mencapai 98,46 persen atau 148.546 jiwa dari total penduduk 150.869 jiwa.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman menyampaikan masih terdapat 2.323 jiwa yang belum terdaftar dan membutuhkan intervensi cepat.

Baca Juga: Peran Ormas Payakumbuh Diperkuat 2026, Wako Tekankan Persatuan dan Pembangunan

“Target kita tahun 2026 ini benar-benar mencapai 100 persen. Kami telah menghitung kebutuhan anggaran sekitar Rp87,8 juta per bulan untuk menjaring masyarakat yang belum terdaftar,” ujarnya.

Ia menegaskan tiga langkah strategis untuk mengejar target tersebut, yakni penyediaan data badan usaha potensial untuk peserta PPU, penerapan kewajiban daftar pekerja bagi badan usaha, serta implementasi Anggota Keluarga Tambahan (AKT) sebesar 1 persen bagi ASN daerah.

Elzadaswarman juga menyoroti 12 kelurahan dengan capaian di bawah 98 persen, di antaranya Kapalo Koto Dibalai (95,68 persen), Padangtongah Balainanduo (96,07 persen), dan Kotokociak Kubu Tapakrajo (96,35 persen).

“Kami minta Dinas Kesehatan dan Disdukcapil turun langsung ke lapangan untuk memastikan validasi data dan percepatan pendaftaran,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Payakumbuh, Rida Ananda, menambahkan forum ini memiliki enam tujuan strategis, mulai dari penyelesaian masalah, penguatan koordinasi antarinstansi, hingga memastikan akses layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

Baca Juga: Dasa Wisma Anggrek 1 Payakumbuh Dinilai Provinsi, Dorong Ekonomi Keluarga

“Kita harus memastikan validasi data secara berkala agar tidak terjadi sanksi fiskal seperti pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil,” ujarnya.