Payakumbuh Perkuat Pengurangan Sampah dari Sumber, Dukung Target Sumbar Bebas Sampah 2029

PADEK.JAWAPOS.COM – Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan komitmennya mendukung percepatan terwujudnya Sumbar Bebas Sampah 2029 dengan memperkuat pengurangan sampah dari sumber serta mendukung penyusunan roadmap pengelolaan sampah yang terintegrasi. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman dalam Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) se-Sumatera Barat di Padang Pariaman, Selasa (14/7/2026).

Rapat koordinasi dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat dan dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, para bupati dan wali kota, serta kepala dinas lingkungan hidup se-Sumatera Barat. Agenda utama membahas penyusunan roadmap pengelolaan sampah sebagai pedoman percepatan penanganan persoalan persampahan di daerah.

"Pemko Payakumbuh mendukung penuh penyusunan roadmap pengelolaan sampah Sumatera Barat. Penanganan sampah harus dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar target Sumbar Bebas Sampah 2029 dapat diwujudkan," kata Elzadaswarman.

Menurutnya, Pemko Payakumbuh terus mengarahkan kebijakan pengelolaan sampah dengan menekan timbulan sampah sejak dari sumber. Langkah tersebut dilakukan melalui edukasi masyarakat, penguatan penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R), serta peningkatan partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Payakumbuh Dorong Pengelolaan Sampah Terintegrasi

Elzadaswarman menilai pengurangan sampah dari sumber harus didukung penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai. Dengan dukungan tersebut, pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan sekaligus mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

"Dukungan tersebut akan mempercepat peningkatan kualitas pengelolaan sampah di daerah," ujarnya.

Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat meminta seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat segera menyusun roadmap pengelolaan sampah sebagai acuan bersama. Pemerintah pusat juga menyatakan siap mendukung kebutuhan daerah seiring penyesuaian anggaran kementerian guna mempercepat peningkatan kualitas pengelolaan sampah.

Menteri mengungkapkan persoalan sampah masih menjadi tantangan nasional. Secara nasional sekitar 74 persen sampah belum terkelola dengan baik, sedangkan sekitar 70 persen TPA masih menerapkan sistem open dumping sehingga perlu bertransformasi menuju sistem pengelolaan yang lebih ramah lingkungan.

Sinergi Jadi Kunci Capai Target 2029

Menanggapi arahan tersebut, Elzadaswarman menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor utama dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

"Arahan pemerintah pusat menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu. Sinergi yang baik antara pusat, provinsi, dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan," katanya.