PADEK.JAWAPOS.COM—Pemerintah Kota Payakumbuh menangani 100 rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026 untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Sebanyak 75 rumah dibiayai melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dari pemerintah pusat, sedangkan 25 unit lainnya melalui APBD Kota Payakumbuh.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menyerahkan bantuan peningkatan kualitas RTLH kepada 75 penerima yang tersebar di lima kecamatan di Kota Payakumbuh. Penyerahan berlangsung di Gedung Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelurahan Ibuh, Selasa (11/8/2026).
Program tersebut menjadi bagian dari penanganan persoalan perumahan di Payakumbuh yang masih mencakup 847 RTLH dan backlog perumahan sebanyak 9.578 unit.
Zulmaeta mengatakan dukungan TKD menunjukkan adanya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia meminta para penerima memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat dan keluarganya.
Menurut Zulmaeta, penyediaan hunian layak masih membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah daerah akan terus mendorong kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat.
Payakumbuh Miliki 847 RTLH
Berdasarkan pemutakhiran data 2026, Kota Payakumbuh memiliki 36.845 unit rumah. Dari jumlah tersebut, 847 unit masih masuk kategori RTLH, sementara backlog perumahan mencapai 9.578 unit.
Data tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan mengarahkan anggaran penanganan persoalan perumahan agar lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Payakumbuh Marta Minanda mengatakan program bantuan stimulan rumah swadaya tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi fisik rumah.
Program tersebut juga mendorong keterlibatan penerima manfaat dalam pembangunan melalui keswadayaan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
