PADEK.JAWAPOS.COM— Pemerintah Kota Payakumbuh menargetkan kesalahan administrasi dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bisa ditekan melalui peningkatan kemampuan aparatur pengelola keuangan.
Sebanyak 82 pejabat dan staf mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2026 di Hotel Santika Bukittinggi, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang dibuka Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman mewakili Wali Kota Zulmaeta tersebut berlangsung hingga Sabtu (14/11/2026).
Dalam arahannya, Elzadaswarman menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen ketika pemeriksaan atau audit berlangsung. Setiap tahapan penggunaan anggaran harus tertib sejak awal dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita tidak boleh membangun pola kerja yang sekadar melengkapi dokumen saat auditor datang. Yang harus dibangun adalah sistem kerja yang sejak awal sudah benar, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Elzadaswarman saat membacakan amanat Wali Kota.
Dia mengingatkan, uang yang dikelola pemerintah merupakan uang masyarakat. Karena itu, setiap pengeluaran harus memenuhi prinsip kepatuhan, efisiensi, efektivitas, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Pengelola Keuangan Daerah Diperkuat Penguasaan SIPD RI
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh Andi Narwan menjelaskan, bimtek tersebut dirancang untuk menyamakan pemahaman antara BKD dan perangkat daerah dalam menjalankan prosedur penatausahaan pengeluaran.
Sebanyak 82 peserta terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, serta pejabat dan staf BKD.
Menurut Andi, pengelola keuangan harus menguasai sejumlah aspek teknis, mulai dari prosedur administrasi pengeluaran, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), kewajiban perpajakan, hingga penyusunan dokumen pertanggungjawaban.
"Pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah dituntut memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, khususnya dalam prosedur penatausahaan pengeluaran, pemanfaatan aplikasi SIPD RI, pemenuhan kewajiban perpajakan, serta penyusunan pertanggungjawaban yang akuntabel," jelasnya.
Melalui kegiatan tersebut, BKD menargetkan aparatur mampu mengenali titik rawan dalam pelaksanaan belanja daerah, mengurangi kesalahan administrasi, serta memperkuat pengendalian internal APBD.
Empat Hari Pelatihan Bahas Pajak hingga Mekanisme SP2D
Untuk memperdalam pemahaman peserta, BKD menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi selama empat hari pelaksanaan.
Pada hari pertama, materi mencakup kewajiban perpajakan atas transaksi belanja daerah yang disampaikan KPP Pratama Payakumbuh. Kepala BKD juga memberikan pemaparan mengenai strategi peningkatan kualitas belanja daerah.
Hari kedua menghadirkan narasumber Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pembahasan meliputi kebijakan penatausahaan, mekanisme pembayaran melalui SPP, SPM, dan SP2D, pengujian dokumen pertanggungjawaban bendahara, serta pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota.
Selanjutnya, pada hari ketiga, narasumber Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri membahas implementasi SIPD RI. Materinya mencakup mekanisme belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), dan Langsung (LS), penerbitan SP2D secara daring, hingga penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
Rangkaian kegiatan ditutup pada hari keempat oleh Tim Bidang Akuntansi BKD. Penutupan juga diisi penyerahan hasil evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.
Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu tolok ukur BKD dalam melihat efektivitas peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
