Pertemuan membahas sinkronisasi program pembangunan 2026–2027 serta penanganan banjir, pengelolaan sampah, infrastruktur, air minum, dan penguatan UMKM.
Rakor berlangsung bersamaan kunjungan Safari Ramadan Pemprov. Hadir Gubernur Mahyeldi, Wali Kota Zulmaeta, Wakil Wali Kota Elzadaswarman, serta kepala OPD provinsi dan kota.
Zulmaeta menyampaikan persoalan prioritas daerah. Ia menyoroti banjir akibat luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau.
“Kami masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan bencana, terutama banjir akibat luapan sungai. Data dashboard kebencanaan per 25 Desember 2025 menunjukkan perlunya penanganan pascabencana yang komprehensif,” kata Zulmaeta.
Menurutnya, bencana hidrometeorologi akhir 2025 merusak rumah warga dan lahan pertanian di beberapa kelurahan.
Pemerintah kota memperbarui data dampak dan menyiapkan rehabilitasi serta meminta dukungan percepatan anggaran pasca alokasi transfer ke daerah.
Selain bencana, Pemko menyoroti operasional TPA regional yang memicu keluhan masyarakat. Tumpukan sampah belum tertutup tanah dan pengelolaan air lindi dinilai belum optimal.
Pemko meminta dukungan provinsi untuk pemakaian kembali TPA regional pada 2026 dan perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi.
Usulan tersebut dimaksudkan untuk mencegah potensi pencemaran lingkungan.
Di sektor infrastruktur, Pemko mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan kendaraan over dimension over load.
Pemerintah kota juga mendorong pelebaran Jalan Lingkar Selatan guna memperkuat kawasan pergudangan dan distribusi.
Baca Juga: 2 Tewas di Areal Perkebunan Dharmasraya, Polisi Selidiki Kecelakaan Kerja PT BPSJ
Persoalan air minum turut dibahas. Kapasitas produksi Perumda Tirta Sago dinilai belum mampu mengikuti pertumbuhan perumahan.
Sebagian jaringan pipa dibangun sejak 1980-an dan mengalami kebocoran tinggi.
Pemko menunda rekomendasi bagi 11 pengembang perumahan sambil mengusulkan rehabilitasi jaringan, pembangunan instalasi pengolahan air di Limbukan, dan reservoir baru.
Di bidang ekonomi, Zulmaeta menyebut peluang kerja sama dengan perusahaan The Sak Bali yang siap menyerap produk rajut dan anyaman.
Saat ini kapasitas pengrajin lokal sekitar 400 orang dari target 1.000.
“Ini peluang emas bagi UMKM kita. Kami berharap provinsi memfasilitasi hilirisasi produk agar menembus pasar ekspor,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Mahyeldi menegaskan 2026 menjadi fase pemulihan dan transformasi ekonomi Sumbar.
Pemerintah provinsi menargetkan pertumbuhan 5,7 persen melalui hilirisasi agroindustri, pariwisata berkualitas, ekonomi hijau, serta digitalisasi UMKM.
Ia juga menekankan mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi melalui perbaikan jalur distribusi pangan dan pengendalian banjir.
“Tahun 2026 harus menjadi langkah awal transisi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju industri olahan, digital, dan berwawasan lingkungan,” tegasnya.(*)
Editor : Hendra Efison