Penanggulangan Kawasan Kumuh Prioritas

32
Wali Kota Pariaman Genius Umar menyerahkan draf tiga Ranperda Kota Pariaman usai paripurna kemarin (8/3). (Diskominfo Pariaman)

Wali Kota Pariaman Genius Umar memaparkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pariaman Tahun 2021 pada rapat paripurna DPRD setempat, kemarin (8/3).

Tiga Ranperda Kota Pariaman tahun 2021 itu yakni Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2030 dan Ranperda ketiga adalah tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Sebelumnya Kota Pariaman telah mengajukan tiga Ranperda ke DPRD Kota Pariaman untuk dapat dibahas dalam rapat DPRD Kota Pariaman dan dijadikan sebagai Peraturan Daerah (Perda)

Genius menyebut, banyak hal yang menjadi dasar terciptanya tiga ranperda tersebut antar lain Pasal 28 huruf h UUD Tahun 194, Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2011 dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tiga ranperda itu merupakan ranperda penting di Kota Pariaman. Karena melihat Kota Pariaman yang semakin berkembang, tentu harus adanya perubahan tentang tata ruang.
Perubahan ini harus sesuai dengan Undang-Undang karena sudah lebih dari 5 tahun.

Baca Juga:  Genius Sampaikan 5 Pembangunan Mendesak

Ini juga sudah melalui beberapa proses mulai dari provinsi sampai Kementerian Tata Ruang dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk Ranperda Penanggulangan Kawasan Kumuh, Kota Pariaman saat ini masih memiliki beberapa kawasan kumuh.

Untuk menanggulanginya, harus berdasarkan kebijakan hukum seperti Perda. Dengan adanya perda tersebut berbagai program dari kementerian, provinsi dan Kota pariaman bisa dilaksanakan sehingga kawasan kumuh di Kota Pariaman berkurang bahkan tidak ada lagi.

“Ranperda tentang retribusi tempat rekreasi dibuat melihat perkembangan wisata Kota Pariaman yang saat ini cukup signifikan. Sehingga ada beberap destinasi yang baru berkembang dan belum dipungut biaya retribusi,”ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora usai rapat paripurna membenarkan bahwa DPRD Kota Pariaman sebelumnya telah menerima pengajuan tiga Ranperda Kota Pariaman.

“Kami akan membahas ini bersama tim dengan segera karena membahas tiga Ranperda ini mempunyai batas waktu sampai akhir Maret 2021,”ujarnya. Ia berharap semoga pembahasan kami berjalan lancar sehingga tiga ranperda yang diusulkan Pemerintah Kota Pariaman bisa kami di jadikan Perda Kota Pariaman. (nia)

Previous articleUsut Tuntas Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19
Next articleGerakan Non-Blok Tingkatkan Capacity Building