UIN Imam Bonjol Tingkatkan Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

PADEK.JAWAPOS.COM-UIN Imam Bonjol Padang menyiapkan petunjuk teknis (juknis) terbaru untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, Jumat (17/4). Juknis ini menjadi pedoman operasional agar mekanisme pelaporan hingga penanganan kasus berjalan jelas, terukur, dan melindungi korban.

Penyusunan juknis dilakukan sebagai respons atas meningkatnya perhatian terhadap isu kekerasan seksual di berbagai perguruan tinggi, sekaligus memperkuat sistem perlindungan di lingkungan kampus Islam tertua di Sumatera Barat tersebut.

Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lailatur Rahmi, menegaskan juknis menjadi instrumen penting agar kebijakan kampus dapat diimplementasikan secara operasional.

“Juknis ini kami siapkan agar setiap mekanisme pencegahan dan penanganan memiliki standar yang jelas, mulai dari pelaporan, pendampingan korban, hingga tindak lanjut kasus,” ujarnya dalam pembahasan juknis.

Ia menjelaskan, keberadaan juknis juga memperkuat peran PSGA sebagai pusat edukasi, advokasi, dan peningkatan kapasitas sivitas akademika dalam isu kesetaraan gender serta perlindungan dari kekerasan seksual.

Selain itu, juknis dirancang untuk mendukung integrasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh aktivitas kampus.

Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), Bilfahmi Putra, menyebut juknis akan menjadi pedoman teknis bagi Satgas dalam menjalankan fungsi penanganan kasus secara profesional dan berkeadilan.

“Dengan adanya juknis, kami memastikan proses penanganan kasus berjalan sistematis, melindungi korban, serta menjamin kerahasiaan dan keamanan semua pihak yang terlibat,” katanya.

Menurutnya, Satgas PPKS akan mengedepankan pendekatan berperspektif korban, termasuk penyediaan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, serta koordinasi lintas unit di lingkungan kampus.

Penyusunan juknis ini merujuk pada regulasi nasional terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan. Langkah tersebut juga selaras dengan target peningkatan mutu pendidikan dan standar akreditasi, di mana aspek keamanan dan inklusivitas menjadi indikator penting.