Permudah Publik Kawal Penggunaan Dana Desa, Nurnas: Solusinya, SINar!

19

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas menilai partisipasi publik terhadap pembangunan masih tergolong rendah. Apalagi dalam mengawal pemanfaatan anggaran untuk pembangunan nagari dan desanya di Sumbar.

Misalnya, berkaitan dengan dana desa yang bersumber dari anggaran negara. Belum banyak masyarakat yang menunjukkan keingintahuan mereka terhadap pemanfaatan dana tersebut untuk nagari dan desa mereka.

“Saya belum melihat partisipasi tinggi publik nagari terhadap penggunaan dana desa. Walaupun wali nagari dan aparaturnya sudah memajang rencana anggaran itu di setiap sudut strategis nagari di Sumbar,” ujar HM Nurnas saat berdiskusi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar Syafrizal dan Panitia Wokrshop Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Sumbar, Rabu (24/3/2021).

Dalam diskusi yang berlangsung di Kantor PMD Sumbar itu, Nurnas menyebutkan bahwa salah satu upaya peningkatan partisipasi masyarakat adalah pembangunan Sistem Informasi Nagari atau disingkat SINar.

Masyarakat di ranah dan rantau bisa dengan mudah dan cepat mengakses informasi nagari dan desa mereka di manapun berada di aplikasi itu.

“SINar adalah aplikasi berbasiskan internet atau website yang harus dikembangkan dengan tujuh langkah persiapan sampai peluncuran, termasuk pemeliharaannya,” jelas politisi Demokrat itu.

SINar ini nantinya akan sangat membantu pemerintahan nagari dan desa di Sumbar dalam menyebarluaskan informasi dan publikasi nagari secara mudah dan cepat.

Baca Juga:  Prodi Ilmu Lingkungan Banyak Berkiprah untuk Kemajuan Lembaga

Menurutnya, ini juga bagian dari kewajiban keterbukaan informasi publik setiap pengguna anggaran negara. Masyarakat berhak tahu dan mengawal itu secara bersama-sama sehingga tepat sasaran.

“SINar ini menjadi base informasi A sampai Z dari semua nagari dan desa di Sumbar. SINar menjadi inovasi Sumbar. Bisa diakses masyarakat di manapun berada secara mudah. Masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi mereka di aplikasi itu,” imbuhnya.

SINar itu, kata Nurnas, tidak saja berisikan data lengkap nominal dan penggunaan anggaran tiap nagari dan desa, namun juga tergambar detail potret kependudukan dan pelayanan publik serta geopolitik dan publikasi aktivitas nagari/ desa.

Kepala Dinas PMD Syafrizal menyatakan SINar inovasi Sumbar yang diracik sesuai kearifan lokal.

“SINar bagus dan memang PMD sangat berharap ke DPRD Sumbar untuk memback-up terwujudnya sistem informasi berbasis internet bernama SINar ini, selain aplikasi yang disediakan Kemendes PDTT RI,” ujar Syafrizal.

Ketua Pelaksana Workshop Keterbukaan Informasi Publik FJKIP Isa Kurniawan didampingi Sekretaris Mona Sisca dan Bendahara Ade Suharmansyah menyebutkan bahwa pihaknya berharap dengan bertemu Kadis PMD ada kepastian pelaksanaan workshop.

“Karena soal teknis dan pendanaan workshop yang awalnya diadakan 5 Maret diundur. Hari ini kepastian apakah ada green light Pak Kadis PMD, kami pelaksana siap menggelar sebelum bulan Ramadhan nanti,” ujar Isa Kurniawan.(rel)

Previous articlePegawai PLN Bukittinggi dan Padangpanjang Lakukan Vaksinasi Covid-19
Next articlePPID Sijunjung Ingin Berbenah, KI Ingatkan Komitmen Kepala Daerah