Pilkada Menghangat, KPU Tunggu Sinyal

83
ilustrasi pilkada. (Dok. JawaPos.com)

Masa jabatan pasangan kepala daerah Payakumbuh Riza Falepi-Erwin Yunaz masih panjang. Dilantik Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pada 22 September 2017, pasangan diusung PKS, Gerindra dan PBB, serta didukung PKB dan PPP ini masih akan bertugas hingga 20 bulan ke depan.

Namun menariknya, di tengah masyarakat Payakumbuh baik yang tinggal di kampung atau perantauan, obrolan seputar Pilkada atau suksesi kepemimpinan berikutnya sudah mulai menghangat.

Teranyar, Senin lalu (11/1), tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagari (Latina) yang bertemu dengan Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi sempat bicara pilkada. Bahkan, para tokoh Latina itu yang di antaranya adalah Datuak Panghulu Sati (Ketua KAN Sungaidurian), Datuak Tamarajo (Ketua KAN Parambahan), Datuak Majo Putiah Nan Lobiah (Ketua KAN Kotopanjang), Angku Yanuar Imam, dan Putra Idaman berharap, sosok pemimpin Payakumbuh selanjutnya bisa seperti sosok Riza Falepi yang sukses dalam membangun daerah ini.

”Kok dapek, wali kota nan baru, saroman beliau pulo lah nantiknyo. Lai nomuah pulo melanjutkan apo nan lah sudah diprogramkan. Sahinggo, indak mubazir anggaran kota kito ko (Kalau bisa, wali kota yang baru seperti Riza Falepi nantinya. Mau melanjutkan apa yang sudah diprogramkan. Sehingga, tidak mubazir anggaran kita),” kata Putra Idaman yang mewakili rombongan tokoh-tokoh masyarakat Latina.

Bagaikan kata berjawab dan gayung bersambut, Riza Falepi yang sudah dua periode jadi Wali Kota juga sempat bernostalgia dengan tokoh-tokoh masyarakat Latina. Riza juga menceritakan sejarah awal dirinya maju dalam pilkada Payakumbuh, karena diminta masyarakat dan disuruh pulang kampung. Saat itu, Riza sedang menjabat sebagai anggota DPD RI utusan Sumatera Barat.

Selain bernostalgia, Riza juga berpesan kepada warga Payakumbuh, khususnya tokoh-tokoh masyarakat Latina, agar bisa cerdas dalam memilih kepala daerah periode berikutnya. ”Pilihlah yang mau membangun, sayang dengan rakyat. Karena manandehan pitih (menghabiskan duit) itu gampang. Yang susah itu mencari anggaran ke pusat dan yang pintar menghemat anggaran daerah,” kata Riza Falepi.

Di sisi lain, pelaksanaan pilkada Payakumbuh untuk mencari penerus kepemimpinan Riza Falepi sendiri belum dapat dipastikan jadwalnya. Sebab, masih dilakukan desain penyelanggaraan pilkada di tingkat pusat. Namun, bila mengacu kepada regulasi yang ada saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, maka pilkada Payakumbuh 2022 bisa ditunda tahun 2024.

Baca Juga:  Damkar Basmi Sarang Tawon di Depan SPBU Ngalau

Mengapa demikian? Sebab, dalam Pasal 201 Ayat 8 UU Nomor 10/2016 disebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional untuk pilkada di seluruh wilayah Indonesia akan dilaksanakan pada November 2024. Dengan aturan ini, kepala daerah hasil pemilihan 2017 dan 2018 yang akan berakhir masa jabatan pada 2022 dan 2023 tidak akan diselenggarakan pilkada di daerahnya pada tahun tersebut. Sedangkan kepala daerah hasil pemilihan 2020, hanya akan menjabat sampai 2024.

Dalam undang-undang ini juga ditegaskan, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023 akan diangkat penjabat gubernur, bupati dan wali kota sampai dengan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif, melalui pilkada serentak nasional pada 2024. Namun demikian, pelaksanaan pilkada serentak 2024 ini juga masih sedang dikaji kembali oleh DPR bersama pemerintah dan praktisi pemilu.

Ini dibenarkan oleh Ketua KPU Payakumbuh, Haidi Mursal yang dihubungi Padang Ekspres, Selasa (12/1). Menurut Haidi Mursal, masa jabatan pasangan kepala daerah Payakumbuh Riza Falepi-Erwin Yunaz memang baru akan berakhir pada tahun 2022. Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka tahun 2022 itu tidak ada jadwal pelaksanaan pilkada karena ditunda ke tahun 2024.

”Saat ini, aturan pelaksanaan pilkada memang masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu. Namun di tingkat pusat, memang sedang ada diskusi, apakah pilkada serentak pada 2024 tetap akan digelar atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan direvisi kembali. Kita di KPU Payakumbuh masih menunggu itu. Yang jelas, untuk tahun 2021 tidak ada anggaran tersedia untuk pilkada,” kata Haidi Mursal. (frv)

Previous articleWarga Diminta Waspada, Jalan Panta-Ngarai Tertimbun Longsor
Next articleGenius Minta Jangan Ada Lahan Kosong