Politisi PAN Kritik Syarat Ajukan Calon Kepala Daerah di Draft RUU Pemilu

46
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. (Foto: Humas DPR RI)

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengkritisi draft RUU Pemilu khususnya terkait syarat pengajuan calon kepala daerah yang diusulkan partai politik (parpol) atau gabungan partai politik yang memiliki paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi anggota DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah dalam pemilu anggota DPR sesuai hasil pemilu nasional sebelumnya.

Ketenentuan tersebut, dinilai Guspardi bertentangan dengan cita-cita dan semangat reformasi yang menginginkan adanya alam demokrasi yang sehat, dan mampu memunculkan semua potensi pemimpin dari daerah.

Pasal di draft RUU itu, katanya juga bertentangan dengan semangat otonomi daerah (otda), mengkerdilkan hak politik rakyat di daerah dan tidak mempertimbangkan kearifan lokal.

“Persyaratan calon kepala daerah yang mengacu perolehan kursi DPR RI bertentangan dengan tujuan reformasi, dan persyaratan ini dinilainya upaya mengembalikan kekuasaan yang bersifat sentralistik,” tegasnya.

Guspardi menjelaskan, pada Pasal 741 ayat 3 dalam draft RUU tersebut menyatakan bahwa UU mulai berlaku setelah lima tahun sejak tanggal diundangkan, dikecualikan untuk Pilkada 2020, 2022, dan 2023 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Namun jika belum memungkinkan untuk disahkan dan diundangkan, secara otomatis pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, pencalonan kepala daerah masih mengacu UU No 6 Tahun 2016.

Ketentuannya, calon dapat diusulkan parpol atau gabungan parpol yang mempunyai paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah tersebut.

“Dalam draft RUU yang kita terima, pada Pasal 192 untuk pemilihan gubernur dan Pasal 197 untuk pemilihan bupati dan wali kota dimasukkan usulan syarat boleh mengajukan calon kepala daerah, baik tingkat gubernur, bupati dan wali Kota harus mengacu perolehan suara partai politik di tingkat pusat (DPR RI),” jelas Guspardi.

Pasal tersebut berbunyi: Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah kursi anggota DPR atau memperoleh 25 persen (dua puluh lima persen) dari suara sah dalam Pemilu anggota DPR sesuai hasil Pemilu Nasional sebelumnya.

“Ketentuan baru tersebut tidaklah adil. Bayangkan bagaimana jika parpol yang berhasil lolos parliamentary threshold di tingkat pusat, tetapi tidak mengakar ke bawah alias tidak mendapatkan suara/kursi di tingkat DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Atau sebaliknya, ada partai di tingkat pusat atau DPR RI tidak punya wakil di parlemen tetapi di daerah memperoleh kursi mayoritas atau lebih 20 persen,” jelas mantan Wakil Ketua DPRD Sumbar itu.

“Semua ini bertentangan dengan cita-cita dan semangat reformasi yang menginginkan adanya alam demokrasi yang sehat, yang mampu memunculkan semua potensi pemimpin dari daerah,” tambahnya.

Beberapa partai politik yang berhasil mengirimkan wakilnya di tingkat DPRD provinsi,
kabupaten dan kota tetapi belum berhasil di tingkat nasional, kata Guspardi, tentu akan gigit jari karena tidak bisa mengusung calon kepala daerah.

“Ini bisa diartikan mengarah pada otoritarianisme baru dengan berselimutkan demokrasi. Di samping itu, dengan acuan suara pusat ini, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di daerah dan berdampak pada stabilitas jalannya roda pemerintahan. Apakah setiap kebijakan yang akan dibuat oleh wali kota, bupati dan gubernur dapat berjalan efektif? Apalagi jika partai yang mengusung hanya mempunyai wakilnya tidak sampai 10 persen, bahkan cuma 5 persen di DPRD kabupaten, kota dan provinsi,” tukasnya sebagaimana dilansir laman DPR. (rel/esg)