KPU Kembangkan Sipol Berkelanjutan

39
Ketua KPU RI Arief Budiman membuka rapat pembahasan petunjuk teknis pemutakhiran data parpol berkelanjutan secara elektronik (Sipol Berkelanjutan), di Jakarta, Selasa (1/12). (foto KPU RI)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengembangkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) berkelanjutan, melalui pemutakhiran data partai politik (parpol) yang sudah diinput dalam Sipol.

Hal ini untuk memberikan peran Sipol yang lebih maksimal pada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dan keterbukaan informasi publik. Peran ini juga untuk memastikan pembaruan data kepengurusan dan keanggotaan parpol.

“Jika kita bisa transparan dan profesional seperti melalui Sipol ini, maka publik akan percaya dengan KPU, bahkan banyak yang meniru dan menjadikan sistem KPU ini sebagai rujukan,” tutur Ketua KPU RI Arief Budiman saat membuka rapat pembahasan petunjuk teknis pemutakhiran data parpol berkelanjutan secara elektronik (Sipol Berkelanjutan), di Jakarta, Selasa (1/12).

Senada, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik memandang, prestasi Sipol yang dikembangkan pada 2017 ini cukup komprehensif dan bisa terintegrasi ke seluruh tahapan. Hasilnya tata kelola parpol juga ikut berubah, dari manual menjadi modern dan tertata dengan baik. Sipol ini bersifat open data, sehingga dapat dimanfaatkan publik. Untuk itu, Sipol perlu dikelola dengan baik, karena updating data bisa dilakukan parpol dan idealnya berkelanjutan.

Pada kesempatan sama, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi juga menilai Sipol sangat bermanfaat saat tahapan pencalonan di pemilihan. Terkadang ada paslon yang membawa dua SK berbeda dari partai yang sama saat pendaftaran pencalonan pemilihan, sehingga Sipol ini bisa menjadi rujukan untuk mengetahui SK kepengurusan yang terakhir. Untuk itu, penting bagi parpol untuk bisa tertib, saat ada pergantian kepengurusan atau konflik internal yang telah diselesaikan, segera menyampaikan ke KPU, agar tidak terjadi persoalan saat pendaftaran paslon.

Baca Juga:  Deklarasi Prabowo Presiden Bergema dari Sumbar hingga Tangerang Raya

Terkait badan ad hoc, Anggota KPU RI Ilham Saputra juga memandang Sipol sangat bermanfaat pada tahapan rekrutmen personel PPK, PPS, KPPS dan Panwas, bahkan Kemendagri dan Bawaslu minta data-data tersebut untuk pengecekan data. Hal ini untuk memfilter pendaftar calon anggota badan ad hoc yang terindikasi pengurus atau anggota parpol.

Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari menyampaikan lima catatan penting terkait Sipol berkelanjutan, yaitu fungsi, alat/sistem, tata kelola, regulasi dan aspek sosialisasi untuk pengguna. Pertama, UU memberikan kewenangan kepada KPU untuk pendaftaran, penelitian, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu.

Kedua, Sipol menjadi alat/sistem untuk alat bantu proses pendaftaran hingga penetapan parpol. Ketiga, tata kelola harus ada transfer knowledge dan kuncinya ada di KPU. Keempat, harus diatur dalam Peraturan KPU untuk pemutakhiran datanya. Kelima, semua harus disosialisasikan kepada pengguna. (jpg)