Saksi Parpol di TPS Harus Mendapat Perlindungan Jamsostek

37
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumbar, Nazrizal.

Pemilihan kepala daerah di Sumbar tinggal seminggu lagi. Di luar dugaan, ternyata banyak penyelenggara pilkada, mulai dari saksi para cakada yang belum memiliki perlindungan atau jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) seperti dari BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumbar, Nazrizal, mengatakan para saksi pasangan calon kepala daerah dari berbagai partai harusnya mendapatkan perlindungan atau jaminan sosial dalam menjalankan tugas. Sesuai aturan mereka sebagai pekerja harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Harus didaftarkannya para saksi dan penyelenggara Pilkada lainnya sebagai peserta BPJSTK sesuai amanah UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 1 UU Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan; yang dimaksud dengan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya termasuk Penyelenggara Negara.

“Itu jelas disebutkan, pemberi kerja dan penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJSTK. Ini penting sebagai perlindungan bagi pekerja ketika mereka menjalankan tugas di lapangan selama proses pilkada dari awal hingga akhir selesai,” ujar Nasrizal, Rabu (2/12/2020).

Diharapkan dengan perlindungan itu, mereka bekerja secara maksimal. “Jika para saksi calon didaftarkan oleh masing-masing partai, maka saksi tentu akan bekerja lebih maksimal. Karena apa? Bahasa lapangannya, kalau terjadi apa-apa mereka sudah ada yang mengurus. Kasarnya biaya tidak lagi keluar dari kantong sendiri, tapi mereka mendapatkan jaminan dari kepesertaan mereka yang sudah didaftarkan masing-masing partai atau paslon,” bebernya.

Pemberian jaminan perlindungan sosial tersebut semata tidak hanya untuk saksi paslon tapi juga untuk pengurus partai. “Sejauh ini kami belum mendapat informasi apakah pengurus partai, penyelenggara pilkada mulai dari PPK, PPS dan KPPS sudah ada jaminan perlindungan. Jika sudah tentu sangat bagus, namun jika belum tentu mereka harus segera didaftarkan. Ini kembali sesuai amanat undang-undang ketenagakerjaan,” terang dia.

Baca Juga:  Buya Masoed Abidin Doakan Andre Rosiade jadi Gubernur Sumbar 2024

Dijelaskannya, nominal iuran kepesertaan BPJSTK terbilang kecil dibanding perlindungan jiwa lainnya, yakni Rp16.800 per orang. Jumlah itu untuk dua program, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian. JKK akan diterima sesuai ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan JKM akan diterima ahli waris peserta ketika dia meninggal dunia.

Besaran santunan yang diterima ahli waris jika peserta meninggal dunia biasa Rp42 juta, sedangkan jika meninggal dalam bekerja atau bertugas maka akan menerima Rp48 juta dikalikan besaran gaji yang didaftarkan pemberi kerja kepada peserta. Misalnya jika gaji Rp2 juta akan dikalikan Rp48 juta. Begitu seterusnya sesuai gaji masing-masing peserta.

Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Padang, Yuniman Lubis mengatakan para saksi partai politik itu harus memiliki perlindungan dalam menjalankan tugasnya.

“Kita bisa berkaca pada pemilihan Presiden 2019. Banyak saksi yang mengalami kecelakaan kerja bahkan meninggal dunia saat bertugas. Jadi para saksi dari masing-masing parpol jelang Pilaka harus didaftarkan sebagai peserta BPJS,” terang dia.

Disebutkannya, beberapa waktu lalu BPJS Ketenagakerjaan telah mengirim surat kepada seluruh DPD partai. Isi surat meminta ketua DPD partai memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pengurus Partai dan Petugas Saksi Pemilihan Umum Kepala Daerah di Sumatera Barat Tahun 2020. (hsn)