DPR Perjuangkan Alde, Penyandang Disabilitas yang tak Diangkat PNS

148

Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mendukung perjuangan Alde Maulana mewujudkan keinginannya menjadi PNS.

Alde telah lulus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), namun tidak diangkat menjadi PNS pada Maret 2020 dengan alasan tidak sehat jasmani dan rohani.

Menurut Lisda, kasus seperti itu harus menjadi perhatian pemerintah, karena hak bagi penyandang disabilitas diatur dalam UU, bahkan secara internasional.

“Pemerintah harus turun tangan terkait hal ini. Para penyandang disabilitas memiliki hak yang jelas diatur undang-undang. Bahkan secara internasional, ada perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas,” ujar Lisda, Senin (3/5/2021) lalu.

Wakil rakyat dari dapil Sumbar I itu menambahkan, UU yang dimaksud yakni UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 11 Huruf a. Dalam UU tersebut jelas diatur, hak bekerja di institusi pemerintah ataupun swasta, baik di Pusat ataupun daerah, tanpa diskriminasi dan tidak diberhentikan karena alasan disabilitas.

“Apalagi saudara Alde mendaftar CPNS melalui jalur disabiltas. Lalu apa alasan instansi tersebut memberhentikan,” jelas Lisda yang juga penerima Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden RI.

Legislator NasDem itu akan memperjuangkan hak Alde dengan saling berkoordinasi lintas komisi dan fraksi di DPR RI.

“Kita akan berkomunikasi dengan LBH yang menaunginya. Intinya, terkait hal ini kita akan perjuangkan hak saudara kita ini. Karena ini sudah yang kedua kalinya terjadi di Sumatera Barat,” sambungnya.

Meskipun sudah mengajukan bukti baru kepada BPK yakni surat pernyataan bahwa Alde dapat bekerja untuk jenis pekerjaan tertentu, pihak BPK menolak pengajuan bukti baru serta menolak merevisi surat pemberhentian dengan hormat itu.

Sebelumnya kasus yang sama juga pernah terjadi di Sumatera Barat, yang menimpa Drg Romy di Kabupaten Solok Selatan (Solsel). Setelah melalui sejumlah pertimbangan, akhirnya pihak Pemkab Solsel minta maaf dan mengangkat Romy jadi PNS.

Baca Juga:  Nevi Zuairina Dorong UMKM Sumbar Go Internasional

“Mengayomi penyandang disabilitas adalah tugas negara. Keterbatasan yang mereka miliki bukannya dijadikan persoalan untuk melakukan diskriminasi, namun seharusnya negara hadir memberikan semangat dan peluang sehingga ada kesetaraan. Kita berharap hal serupa ini tidak terjadi lagi di belahan bumi manapun,” pungkas Lisda yang juga Dewan Pembina Persatuan Tunanetra Indonesia, Sumbar itu.

Catatan Padek.co, Alde telah pula melaporkan kasus ini ke Komnas HAM, Ombudsman dan Kantor Staf Presiden (KSP). Atas pelaporan ini kemudian Deputi V KSP menginisiasi mediasi antara Alde dan BPK RI.

Awal mediasi, pihak BPK RI membuka peluang untuk merevisi SK Pemberhentian Dengan Hormat Alde dengan syarat ditemukan bukti baru. Peluang ini kemudian diseriusi oleh Alde dengan pemeriksaan kesehatan mandiri di RSUP M.Djamil.

Hasil pengujian di RSUP M.Djamil melalui Surat Nomor : 112/Pol.MCU.IRI/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang menyatakan Alde memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu.

Kemudian LBH Padang menyampaikan hasil pemeriksaan ini pada 20 Agustus 2020 kepada BPK RI dan meminta surat pemberhentian dengan hormat Alde direvisi.

“Setelah kami berbulan-bulan menunggu akhirnya pada 15 Maret 2021, BPK RI melalui Surat Nomor : 106/S/X/03/2021 menyatakan permintaan ini tidak dapat dipenuhi dengan berbagai alasan,” ujar Diki Rafiqi, PJ Isu Disabilitas LBH Padang, dalam siaran pers yang diterima Padek.co, Kamis (1/4/2021) lalu.

Atas penolakan ini, Alde melakukan aksi dukacita di BPK Sumatera Barat. Dalam aksi Ade ditemani istri menaburkan bunga tanda belasungkawa dan berdoa agar mendaparkan keadilan bagi dirinya penyandang disabilitas.

“Kami menunggu keberpihakan Presiden kepada disabilitas. Disabilitas berhak jadi abdi negara. Disabilitas setara dengan yang lain,” ujar Diki ketika itu. (rel/ndm)

Previous articlePuji Sumbar Tercepat Musrenbang, Kemendagri: Perda juga Harus Cepat
Next articleKelompok Tani Bahagia Jelang Lebaran, Nurnas Serahkan 17 Betor