Jelang Coblosan, Kerawanan kian Meningkat

40
ilustrasi. (IST)

Tingkat kerawanan dalam pelaksanaan pilkada 2020 mengalami kenaikan jelang pemungutan suara 9 Desember mendatang. Hal itu terpotret dari indeks kerawanan pemilu (IKP) 2020 jilid 3 yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kemarin (6/12).

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, kenaikan level kerawanan terjadi dalam banyak aspek. Namun, pihaknya mencatat ada empat aspek yang mengalami kenaikan signifikan, yakni aspek pandemi, jaminan hak pilih, politik uang, hingga jaringan internet. ”Aspek pandemi, misalnya, dari 50 menjadi 62 kabupaten/kota (rawan tinggi, red) atau meningkat 24 persen,” ujarnya di kantor Bawaslu kemarin.

Kenaikan tersebut, lanjut dia, terlihat dari sejumlah indikator yang digunakan Bawaslu.
Misalnya, kenaikan jumlah penyelenggara yang terpapar Covid-19, jumlah masyarakat yang positif Covid-19, hingga faktor kemampuan fasilitas kesehatan sebuah daerah.

Sementara itu, lonjakan tertinggi terjadi pada aspek jaminan hak pilih. Bawaslu mencatat, daerah dengan kategori rawan tinggi, di mana masyarakat kehilangan hak pilihnya melonjak dari 66 menjadi 133 daerah. Kenaikannya sebesar 101 persen. Selain faktor pemutakhiran data belum optimal, masih adanya pemilih belum ber e-KTP jadi penyebab.

Kemudian, diikuti kerawanan tinggi pada aspek money politic yang naik dari 19 menjadi 28 daerah atau 47 persen. Aspek kendala internet juga naik dari 67 ke 81 daerah atau 21 persen.

Khusus antisipasi kerawanan pada aspek pandemi, Afif menyebut hal tersebut membutuhkan partisipasi pihak lain. Selain kesadaran peserta, penyelenggara, dan pemilih, Bawaslu meminta partisipasi pemerintah daerah dan gugus tugas penanganan Covid-19. Baik dalam sosialisasi maupun keterbukaan informasi.

Antusiasme Pemilih masih Tinggi
Sementara pandemi Covid-19 diprediksi tak akan mengurangi antusiasme pemilih di pilkada serentak secara signifikan, ternyata berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) menunjukkan, sedikitnya 83 persen pemilih di 270 daerah bakal menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara lusa (9/12).

Baca Juga:  Deklarasi Prabowo Presiden Bergema dari Sumbar hingga Tangerang Raya

Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyebutkan, meski hasil survei menunjukkan angka yang tinggi, diperkirakan partisipasi pemilih tidak akan sebesar itu. Sulit berharap partisipasi naik ketika pandemi masih berlangsung dengan berbagai pembatasan. ”Ada potensi mungkin saja partisipasi menurun,” katanya dalam paparan survei kemarin (6/12).

Meski demikian, dia menegaskan bahwa jumlah responden yang setuju pilkada dilaksanakan lebih banyak daripada yang meminta ditunda. Ada 64 persen responden yang setuju pilkada dilanjutkan dan hanya 28 persen yang menolak.

Menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, tren kenaikan itu dipicu makin banyaknya warga yang mendapat informasi soal pilkada. ”Masyarakat merasa kalau kita mundur lagi, sudah terlalu banyak biaya yang dikeluarkan sehingga kontraproduktif,” terang Titi kemarin.

Dia mengingatkan, antusiasme pemilih harus beriringan dengan ketatnya pengawasan protokol kesehatan. Dengan begitu, ada jaminan rasa aman bagi pemilih saat datang ke TPS.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, hasil survei itu belum menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap berbagai aturan baru di pilkada. Termasuk pemahaman bahwa penyelenggara telah memfasilitasi pemilih agar aman saat menggunakan haknya. Di antaranya, jadwal pencoblosan yang mengatur pemilih agar datang bergantian. Juga, penyediaan sarung tangan untuk mencoblos. ”Saya pikir ini perlu dikabarkan. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal penularan saat kegiatan pemilihan,” ucapnya.

Meski demikian, survei juga menunjukkan bahwa pemilih kurang ketat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Ada pula potensi pemilih berkerumun di luar TPS untuk menyaksikan penghitungan suara. (jpg)

”Masyarakat setelah memilih harus segera pulang ke rumah masing-masing,” ujar Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19, Sonny Harry Harmadi. Pihaknya sudah berkoordinasi untuk simulasi berbagai skenario yang bisa terjadi di lapangan. (deb/c18/byu/jpg)