Bantu Pemulihan UMKM yang telah Merumahkan dan PHK Karyawan

Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina meminta Kementerian Perindustrian membantu pemulihan UMKM terdampak Covid-19. (Foto-Humas DPR RI)

Kementerian Perindustrian dalam penanganan virus korona (Covid-19) melakukan pemulihan sektor industri yang dititikberatkan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pasalnya, sudah banyak karyawan yang dirumahkan akibat usaha UMKM itu terganggu.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina dalam keterangan pers, Selasa (7/4).

Berdasarkan data yang dihimpunnya dari Disnakertrans DKI Jakarta, terdapat sebanyak 16.065 pekerja di-PHK dan 72.770 pekerja dirumahkan. Sedangkan Data Gugus Sosial Ekonomi Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur ada 814 atau 1,48 persen karyawan di-PHK akibat pandemi korona. Lalu data APINDO Jawa Tengah, sebanyak 40 industri dan perusahaan berhenti berproduksi.

Menurutnya, karyawan di-PHK dan dirumahkan akibat dua hal. Pertama pendapatan menurun drastis, dan kedua, kebijakan social distancing akibat mewabahnya Covid-19.

Politisi PKS ini mengatakan, industri yang paling terpukul akibat adanya pandemi Covid-19 ini adalah industri manufaktur, seperti pabrik garmen, tekstil, otomotif, elektronik yang selama ini menyumbang PDB sangat besar. Tahun 2019 mencapai sebesar 19,62 persen. Kondisi itu langsung berdampak pada cashflow usaha sekaligus cashflow konsumsi rumah tangga yang skalanya UMKM.

Menurut politisi asal Sumbar ini, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah memiliki banyak karyawan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pertengahan 2019 saja ada sekitar 58 juta UMKM di Indonesia.

“Semua pemilik UMKM maupun karyawannya, saat ini menghadapi situasi serba sulit. Hadirnya Kemenperin di tengah UMKM mesti menjadi penyelamat usaha-usaha kecil ini,” imbuhnya.

Nevi juga mengingatkan semua pihak bahwa pelaku UMKM sangat berat membayar karyawannya. Apabila suatu daerah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), maka industri harus mematuhi protokol kesehatan bagi IKM, yang berarti ada beban tambahan berupa penyediaan fasilitas sterilisasi, masker, hand sanitizer dan lain sebagainya.

“Bantuan pemerintah harus hadir untuk sektor UMKM guna memenuhi beban tambahan yang sulit dipenuhi. Penyediaan perlengkapan memenuhi protokol pencegahan virus akan memberikan kelancaran usaha sekaligus upaya pengurangan penyebaran Covid-19,” tukas Nevi.(rel/esg)