Mulyadi: Berikan Data Valid Penerima Bantuan Rp 200 Ribu per Orang

Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi. (Foto: ist)

Pemerintah kabupaten dan kota diminta segera menyerahkan data valid warga yang terdampak ekonominya oleh pandemi virus korona (Covid-19).

Apalagi, hingga Rabu (8/4) dari data Pemprov Sumbar, baru tujuh dari 19 kabupaten dan kota yang menyerahkan data warganya sebagai penerima bantuan jaring pengaman uang tunai sosial sebesar Rp200 ribu per orang.

“Semua bupati dan wali kota harus memberikan data yang valid terhadap warganya yang terdampak Covid-19. Jangan sampai ada warga terdampak Covid-19 yang tidak masuk daftar penerima bantuan,” ingat Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi, Kamis (9/4).

Prioritas utama, kata wakil rakyat asal Sumbar itu, adalah keluarga pasien Covid-19 berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan warga yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta warga yang usahanya atau tutup akibat Covid-19.

“Warga terdampak Covid-19 ini luas pengertiannya. Semua warga merasa terdampak korona. Jadi, perlu ada kriteria sehingga mereka yang prioritas dan berhak kiranya masuk daftar yang mendapat bantuan,” kata Mulyadi yang sampai kini terus melakukan “Aksi Lawan Corona” di berbagai daerah di Sumbar.

Mulyadi juga menginstruksikan kadernya di seluruh daerah aktif membantu aparat pemerintahan dari tingkatan jorong, nagari, kecamatan, kabupaten/ kota hingga provinsi dalam pencegahan Covid-19.

“Beri masukan aparatur pemerintahan jika ada kekeliruan data warga terdampak ini, untuk meminimalisir terjadinya protes dan keberatan warga setelah penyerahan bantuan dampak Covid-19,” tukasnya.(rel/esg)