Paslon Disanksi Sekolah di IPDN

ilustrasi. (net)

Calon kepala daerah tidak hanya dibayangi penundaan pelantikan bila terpilih, namun melanggar aturan protokol kesehatan. Dia juga akan disekolahkan agar lebih layak untuk menjadi pemimpin di wilayahnya. Mengingat, sebagai kepala daerah nanti dia akan menjadi contoh bagi warganya.

Sanksi itu bagian dari bahasan protokol kesehatan pilkada di rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo, kemarin (8/9). “Karena saya mengikuti situasi di lapangan masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon,” ujar Presiden. Contohnya, ada bakal paslon pilkada yang mendeklarasikan diri dengan menggelar konser yang dihadiri ribuan orang.

Di sisi lain, pilkada tidak mungkin lagi ditunda pelaksanaannya meskipun di tengah pandemi. Karenanya, penerapan protokol kesehatan dalam pilkada harus dilakukan dan tidak ada tawar-menawar. Selain itu, kualitas pilkada juga harus dijaga. Tidak boleh ada hal yang berpotensi memecah belah di pilkada.

Penerapan sanksi bagi kepala daerah terpilih yang melanggar protokol kesehatan akan dilakukan Kemendagri. Pertama, pelantikan mereka akan ditunda selama enam bulan. “Mereka disekolahkan dulu, kami siapkan jaringan IPDN untuk jadi pemimpin yang baik,” ujar Mendagri Tito Karnavian usai ratas.

Tito mengakui, waktu untuk sosialisasi protokol kesehatan pilkada memang mepet. Namun, seharusnya calon kontestan sudah paham protokol kesehatan karena sudah diberlakukan lebih dari enam bulan. “Kemungkinan kontestan dan paslon sudah tahu tapi sengaja ingin show force,” lanjut mantan Kapolri itu.

Sementara itu, KPU memastikan tetap mengizinkan paslon untuk menggelar kampanye rapat umum meski di tengah pandemi. Ketua KPU Arief Budiman beralasan, pihaknya tidak mungkin melarang rapat umum karena UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengizinkan hal itu. “Maka KPU tidak bisa menghilangkan metode kampanye yang sudah ditetapkan undang-undang,” ujarnya.

Baca Juga:  Jaga Netralitas, Nasrul Abit Lepas Jabatan Ketua Pramuka Sumbar

Karena itu, KPU hanya mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaannya. Yakni, membatasi jumlah peserta rapat umum maksimal 100 orang. “Bahkan seluruh kegiatan kampanye itu ketentuan awal agar dilakukan secara daring,” lanjut alumnus Universitas Airlangga itu. Bila pertemuan daring tidak bsia dilakukan, maka pertemuan fisik diizinkan sepanjang mematuhi protokol kesehatan.

Aturan kampanye lain misalnya dalam hal debat paslon. Nantinya, debat paslon hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang pendukung. bila ada dua paslon, maka pendukung yang dibawa masing-masing maksimal 25 orang. bila paslonnya 5, maka maksimal pendukung 10 orang.

Terpisah, peneliti Puskapol Universitas Indonesia Aditya Perdana mengkritik banyaknya pelanggaran protokol kesehatan oleh bakal paslon kepala daerah. Anggapan massa yang banyak cerminan besarnya dukungan harus diakhiri. “Situasi sekarang menurut saya sudah sangat urgent untuk diatasi,” ujarnya. Aparat hukum harus terlibat mengontrol protokol kesehatan dalam kampanye.

Masa kampanye diprediksi akan memunculkan klaster-klaster penularan baru. maka, pemerintah harus bersia-siap untuk keadaan darurat akibat pelaksanaan tahapan pilkada. “Saya kira kita harus buka peluang menghentikan Pilkada di tengah jalan,” ungkap Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti.

Bila tidak ingin pilkada berhenti di tengah jalan, harus ada langkah konkret untuk mencegah penularan selama tahapan penyelenggaraannya. Menurut Ray, setidaknya harus ada tingkatan sanksi yang tegas agar tidak ada paslon yang berani melanggar. Misalnya, sanksi terberat adalah diskualifikasi dari kontestasi pilkada. (byu/deb/jpg)