Verfak KPU Dinilai tak Sesuai Aturan

ilustrasi. (net)

Sidang musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan antara Tim Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Fakhrizal-Genius Umar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, kembali dilanjutkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, kemarin (10/8).

Dalam sidang dengan agenda penyampaian permohonan oleh pemohon dan penyampaian jawaban oleh termohon yang bersifat terbuka tersebut, Tim Bapaslon Fakhrizal-Genius Umar menyatakan bahwa pihak KPU Sumbar tidak melakukan verifikasi faktual (verfak) sesuai aturan.

Kuasa Hukum Bapaslon Fakhrizal-Genius Umar, Virza Benzani kepada wartawan usai sidang musyarawah penyelesaian sengketa pemilihan mengatakan, permohonan yang diajukan sesuai dengan yang diinginkan.

Kendati demikian, dia berharap Bawaslu Sumbar bisa menilai secara objektif, memeriksa dan memutuskan dengan adil, bahwa apa yang dimohonkan Tim Bapaslon Fakhrizal-Genius Umar mempunyai dasar hukum yang kuat.

Virza menjelaskan, soal adanya pemekaran nagari di Padangpariaman. KPU Sumbar hanya melakukan verifikasi di nagari induk, namun tidak melakukan verifikasi faktual di nagari pemekaran. Hal itu jelas sangat merugikan bakal pasangan calon. ”Itu telah mereka akui, hanya melakukan verifikasi di nagari induk, itu jelas menguntungkan permohonan kita. Pembenaran terhadap permohonan kita,” katanya.

Dia menambahkan, KPU Sumbar memberikan jawaban bahwa mereka telah melakukan koordinasi dengan leison officer (LO) Tim Bapaslon Fakhrizal-Genius Umar di lapangan. Padahal itu tidak pernah dilakukan dan tidak mungkin bisa dibuktikan.

“KPU Sumbar mengatakan LO kita tidak ada di nagari, kita ada LO di tingkat kabupaten/ kota yang berfungsi sampai ke nagari dan desa. KPU kabupaten kota juga telah memiliki daftar LO yang bisa berkoordinasi di lapangan. Jika pendukung tidak ditemukan oleh PPS, maka dapat melakukan koordinasi dengan LO,” sebutnya.

”Akibatnya, pendukung yang tidak ditemukan dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Sumbar. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Saya katakan, mereka tidak pernah melakukan koordinasi dengan LO. Ini akan kita buktikan bahwa mereka tidak ada melakukan koordinasi,” sambungnya.

Virza menyatakan, persoalan ini menimbulkan kerugian bagi Bapaslon Fakhrizal-Genius Umar. Akibatnya banyak menjadi tidak ditemui, sehingga ada ratusan ribu hak suara pendukung yang hilang. Padahal, menurutnya, ketika pendukung tidak ditemui KPU Sumbar dapat berkoordinasi dengan LO sesuai prosedur yang ada dalam protap. Namun itu tidak dilakukan oleh KPU Sumbar.

Baca Juga:  Verry Bantah Petinggi PORBBI Sumbar Bertemu Audy

”Kalau dalam aturan, ada. Itu dalam surat 214, itu ada. Jadi, mereka mengaku telah melakukan koordinasi. Faktanya tidak ada. Jadi alasan mereka telah melakukan koordinasi itu, sehingga berlanjut pada yang ujungnya, orang yang tidak ditemui itu mereka nyatakan tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya siap untuk menghadirkan para saksi yang sesuai dengan dalil-dalil yang telah disampaikan. Jumlah saksi yang bakal dihadirkan sebanyak 20 orang lebih.

Dengan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ini, kata Virza, agar menjadi pelajaran bagi KPU Sumbar bahwa semua proses harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan dengan aturan yang dibuat-buat. Sebab itu akan merugikan pasangan calon.

”Kita optimistis, ini tidak hanya kepentingan politis pasangan calon saja tapi soal hak masyarakat yang dihilangkan, persoalan ini harus dibuka, ini harus dibuktikan bahwa apa yang mereka lakukan banyak pelanggaran,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan melakukan perbaikan jawaban. Perbaikan itu akan disampaikan pada musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan selanjutnya.

Perbaikan tersebut terkait adanya dua daerah pemekaran nagari di Padangpariaman dan Pasaman Barat. KPU Sumbar akan melakukan pembuktian dan juga sudah menyiapkan saksi. ”Kita ikuti proses musyawarah berikutnya, kita juga akan melakukan perbaikan terkait lokus daerah,” katanya.

Terkait soal koordinasi, dia mengatakan KPU kabupaten/ kota telah melakukan koordinasi dengan LO Bapaslon Fakhrizal-Genius Umar, termasuk di wilayah pemekaran nagari. Dalam pertemuan LO disepakati bahwa pendukung yang tidak ditemui disampaikan lewat WhatsApp.

”Kalau di Padangpariaman LO-nya hanya ada di tingkat kabupaten, tidak ada di tingkat nagari, tapi tetap sesuai kewajiban kita berkoordinasi dengan LO. Kita juga akan mendatangkan saksi-saki untuk menguatkan apa yang telah kita sampaikan,” tukas Yanuk.

Sidang musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan dengan agenda penyampaian permohonan oleh pemohon dan penyampaian jawaban oleh termohon ditunda. Musyawarah bakal dilanjutkan Selasa ini (11/8) sekitar pukul 10.00. ”Sidang hari ini (kemarin, red) ditunda, dilanjutkan besok (hari ini, red) untuk pembuktian dan saksi-saksi,” kata Ketua Bawaslu Sumbar Surya Elfitrimen. (i)