SKB Diteken, Kepala Daerah Bisa Disanksi

ilustrasi. (net)

Sempat tertunda nyaris enam bulan, Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima Kementerian/Lembaga tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pilkada diteken, kemarin (10/9). Salah satu poin krusial yang diatur dalam SKB tersebut adalah adanya sanksi bagi kepala daerah yang tidak menjalankan rekomendasi Komisi ASN.

SKB tersebut ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi ASN. Prosesi penandatangan kemarin di lakukan secara daring dari kantor masing-masing.

Pemberian sanksi bagi kepala daerah diatur dalam lampiran SKB tersebut. Di situ disebutkan, rekomendasi sanksi yang dikeluarkan KASN terhadap ASN yang terbukti melanggar wajib di tindaklanjuti kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Jika tidak, maka KASN akan memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah.

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, dengan adanya pedoman baru, diharapkan penanganan keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat dioptimalkan. “Termasuk juga bagaimana meminimalisasi praktik kesewenang-wenangan PPK,” ujarnya. Dengan SKB baru, sinergitas antar lembaga akan lebih efektif.

Seperti diketahui, respons kepala daerah terhadap rekomendasi KASN relatif lambat. Bahkan, banyak diantaranya yang tidak dilaksanakan. Salah satu penyebabnya adalah pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN dalam Pilkada menguntungkan kepentingan politik kepala daerah. Imbasnya, ASN tidak jera.

Selain mengatur sanksi bagi kepala daerah, SKB tersebut mencantumkan sejumlah hal lainnya. Di antaranya pembentukan satgas netralitas ASN, memberikan kewenangan BKN menyediakan Sistem Aplikasi terkait tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas, dan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN.

Tjahjo menambahkan, netralitas ASN adalah sebuah keharusan. Dengan berpihak atau terlibat dalam politik praktis, pelayanan publik berpotensi terganggu. “Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan agar keterlibatan ASN dalam politik praktis tidak melanggar asas netralitas,” imbuhnya.

Baca Juga:  Sepeda Santai, Bazar, hingga Konser Dilarang

Mendagri Tito Karnavian menambahkan, terbitnya SKB memberikan kelegaan. Termasuk bagi paslon, khususnya nonton petahana untuk bisa bersaing sehat tanpa politisasi birokrasi. “Kami siap dari Kemendagri untuk menindaklanjuti. Salah satunya sesuai dengan SKB ada satgas yg akan dibentuk,” ujarnya.

Sebelum SKB dibentuk, Tito menyebut jajarannya sudah mengupayakan penegakkan netralitas. Salah satunya dengan menerbitkan larangan melakukan mutasi pejabat daerah sejak awal tahun lalu untuk mengantisipasi motif politik. Hingga kemarin, sudah ada 720 usulan mutasi pejabat yang ditolak Kemendagri. “Kecuali untuk pejabat yang wafat atau pejabat yang mendapatkan masalah hukum misalnya sebagai tersangka yang ditahan,” imbuhnya.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan ASN merupakan kelompok yang seksi dalam kontestasi Pilkada. Sebab, ASN mempunyai birokrasi yang besar dan punya pengaruh signifikan di masyarakat. Namun jika itu dilakukan, maka akan menciptakan kekacauan dan tidak fokus dalam pelayanan.

“Yang ujung-ujungnya adalah rakyat yang dirugikan,” kata Abhan. Selain intimidasi dari petahana, lanjut dia, banyak juga ditemui kasus pelanggaran netralitas berangkat dari inisiatif pribadi. Tujuannya, untuk mengincar posisi tertentu di daerah.

Sejauh ini, kasus pelanggaran netralitas ASN masih cukup tinggi. Di mana sudah ada lebih dari 500 kasus yang ditangani. Padahal, tahapan belum masuk kampanye. Sebagai perbandingan, di Pilkada 2018 lalu kasus netralitas saat itu ada dikisaran 700an kasus.
“Bawaslu tentu sambut baik SKB ini. Kami optimistis sinergi ini akan semakin kuat dan lindungi ASN dari ancaman bersifat politis di pilkada,” pungkasnya. (far/jpg)