Febri Diansyah dan Donal Fariz jadi Kuasa Hukum Sutan Riska

Calon Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan menunjuk mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan aktivis antikorupsi Donal Fariz sebagai kuasa hukum untuk Pilkada Dharmasraya 2020.

“Kami meminta kesediaan bang Febri dan Donal untuk menjadi kuasa hukum. Alhamdulillah mereka bersedia menjadi kuasa hukum,” ujar Sutan Riska saat Dialog Pers Jumat (13/11/2020).

Sutan mengatakan, penunjukkan ini berasal dari diskusi ringan tentang pulang kampung, anak muda  dalam kancah politik dan cerita tentang potongan sejarah panjang kejayaan Dharmasraya.

Mereka juga membicarakan isu pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintah bersih.

Kata Sutan, pembangunan akan sulit berjalan dengan baik dan kerja yang dilakukan pemerintah tidak dapat dirasakan masyarakat jika prinsip-prinsip antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik tidak dijalankan.

“Saat itulah kami merasa ada kesamaan visi dan komitmen menjalankan proses politik yang bersih dan berintegritas. Khususnya keinginan yang sama untuk menolak praktik-praktik politik uang dan penggunaan kebohongan atau hoaks serta isu SARA dalam pilkada,” jelasnya dalam rilisnya, Jumat (13/11/2020).

Pada periode pertama, Sutan Riska sudah berikhtiar menerapkan tata kelola pemerintah yang baik. Buktinya Pemkab Dharmasraya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut-turut sejak 2016.

Sejumlah terobosan bidang tata kelola pemerintah lainnya, di antaranya lelang jabat agar pejabat yang dipilih berkualitas sekaligus menghindari terpilihnya pejabat yang korup, serta pengurusan izin satu pintu.

Febri Diansyah dan Donal Fariz yang mendirikan Visi Integritas Law Office memulai perjalan baru sebagai kuasa hukum Sutan Riska dan D.P Datuk Labuan.

Baca Juga:  Survei Voxpol Center: Mahyeldi Pemimpin Paling Berprestasi

Febri mengatakan, ini bukan sekadar pendampingan hukum, tapi membawa misi politik berintegritas. Tujuan utamanya, agar masyarakat di Dharmasraya mendapatkan pemimpin yang terbaik nantinya.

Mantan Jubir KPK ini meyakini, proses politik yang bersih akan menghasilkan pemimpin yang bersih. Seluruh pembangunan yang dilakukan membutuhkan dukungan pemerintahan yang bersih tersebut.

“Ini ikhtiar yang kami lakukan bersama. Dari sebuah kabupaten di perbatasan Sumatera Barat, seratusan kilometer dari Kota Padang. Posisi sebagai kuasa hukum ini tentu wajib kami jalankan secara profesional dan berada di luar tim kampanye SR-Labuan,” ujarnya.

Donal Fariz mengatakan, politik bersih dan berintegritas dimulai dari pilkada. Kontestasi ini krusial karena terkait pemerintahan yang bersih.

Kata Donal, masyarakat harus melawan stigma bahwa kepala daerah berasal dari hasil politik uang dan menjual isu SARA.

”Kita tarik benang merahnya, semua dimulai dari kontestasi pilkada,” ujar Donal.

Mantan aktivis ICW ini juga melihat adanya harapan jika pemerintahan dipimpin pemimpin muda.

“Di kepemimpinan Sutan Riska di Dharmasraya yang masih berumur 16 tahun sudah mencapai titik yang membanggakan,” ujarnya.

Febri dan Donal juga telah memberikan pelatihan tentang pilkada berintegritas, larangan politik uang, dan SARA untuk para tim pemenang.

“Itikad kami di Dharmasraya ingin menyampaikan dua visi. Pertama visi integritas kepada calon, dan kedua, kepada penyelenggara pemilu,” ujar Donal. (rel)