Iuran BPJS Naik, AHY: Masyarakat Sudah Jatuh, Tertimpa Tangga Pula

Agus Harimurti Yudhoyono mengerahkan bantuan alat pelindung diri dari Partai Demokrat untuk para tenaga medis dalam penanganan wabah Covid-19 di DKI Jakarta. (Foto: Twitter AHY)

Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyayangkan kebijakan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan, di tengah pandemi Covid-19 yang juga meningkatkan pengangguran dan angka kemiskinan.

“Kami menyayangkan kenaikan tarif BPJS di tengah wabah Covid-19. Masyarakat sedang membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan, sementara pandemi juga menciptakan peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan. Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula,” ungkap AHY lewat akun Twitter pribadinya @AgusYudhoyono, Kamis (14/5/2020) siang.

Putra sulung mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono itu menilai, seharusnya pemerintah bisa menutupi defisit anggaran BPJS dengan merealokasikan anggaran pembangunan infrastruktur yang belum mendesak.

“Jika selama ini proyek infrastruktur bisa ditalangi lebih dahulu, negara pastinya bisa lebih prioritaskan kesehatan rakyat saat ini. Kami yakin pemerintah bisa realokasikan anggaran pembangunan infrastruktur yang belum mendesak untuk menutupi kebutuhan Rp 20 triliun bagi BPJS Kesehatan,” tambahmya.

AHY memahami bahwa BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Namun, dia menilai kenaikan iuran hanya salah satu cara mengurangi defisit tersebut.

“Ada cara lain: tata kelola BPJS Kesehatan menjadi kunci. Audit peserta BPJS perlu dievaluasi agar masyarakat yg paling membutuhkan bisa diprioritaskan utk mendapatkan manfaatnya,” tukasnya.

Menurutnya, BPJS Kesehatan dibuat agar negara hadir dalam menjaga kualitas kesehatan rakyat. Terutama di tengah krisis kesehatan dan tekanan ekonomi saat ini. “Kita harus prioritaskan jaminan kesehatan untuk masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, penyesuaian besaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan sebagai modal perbaikan ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Seperti dikutip jawapos.com, Askolani menjelaskan, pemerintah mempertimbangkan tiga alasan sebelum akhirnya memutuskan menerbitkan Perpres 64/2020 tersebut.

Pertama, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas dan kesinambungan program JKN, baik jangka pendek, menengah dan panjang.

Kedua, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan dilakukan guna memperbaiki layanan BPJS Kesehatan, baik di manajemen maupun di rumah sakit. Ketiga, penyesuaian tarif merupakan amanat Undang-undang yang dimungkinkan sebanyak dua tahun sekali.

Saat ini, total jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 223 juta orang. Di mana peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 133,5 juta orang, terdiri dari ditanggung pemerintah pusat sebanyak 96,5 juta orang dan daerah sebanyak 37 juta orang.

Sedangkan untuk peserta penerima upah pemerintah (PPUP) sebanyak 17,7 juta orang, dan PPU yang berasal dari badan usaha sebanyak 36,4 juta orang. Selanjutnya yang masuk dalam kelompok PBPU sebanyak 30,4 juta orang, dan BP sekitar 5 juta orang.

“Pemerintah ada di depan untuk JKN, makanya yang PBI 96,5 juta sepenuhnya dibayar negara. Belum termasuk di pemda 37 juta,” tututnya.

Selain itu, pemerintah juga akan terus memperbaharui data peserta agar sesuai dengan kelasnya. Salah satunya, dengan melakukan koordinasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan mengenai masyarakat miskin yang belum masuk ke kelompok PBI.(jpg/esg)