Belum Satu Pun Balongub Aman

197
Ilustrasi pilkada. (Foto: IST)

Tahapan lanjutan pilkada serentak 9 Desember mendatang termasuk pemilihan gubernur (Pilgub) Sumbar, resmi ditabuh KPU RI setelah sempat tertunda sekitar tiga bulan akibat pandemi virus korona (Covid-19).

Sejauh ini, belum satu bakal calon (balon) gubernur maupun wakil gubernur kecuali Mulyadi (balon Partai Demokrat), dikatakan aman.

Insya Allah, paling lambat awal Juli 2020 kita umumkan pasangan balon Partai Demokrat. Tak hanya balon gubernur/ wakil gubernur, namun juga balon bupati/ wakil bupati, serta balon wali kota/ wakil wali kota 13 kabupaten/ kota di Sumbar,” jelas Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, Mulyadi ketika dihubungi Padang Ekspres, tadi malam (14/6/2020).

Mulyadi yang sudah pasti diusung Partai Demokrat menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dalam menetapkan balon maju dari parpol besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu. Hanya mereka berpeluang besar menanglah jadi prioritas utama. Sedangkan mereka yang berpeluang kecil tipis diusung, tak terkecuali kader internal sendiri.

”Kita mewajibkan mereka mengikuti survei. Akhir Februari lalu, kita sudah melakukan survei. Namun, kita kembali melakukan survei akhir bulan ini. Nah, berdasarkan hasil survei inilah kita putuskan siapa pasangan balon yang kita usung. Termasuk, pasangan balon wakil gubernur yang insya Allah mendampingi saya dalam Pilgub Sumbar nanti,” terang Mulyadi.

Survei ini, tambah anggota DPR RI Dapil Sumbar II itu, juga mengambarkan persepsi publik terhadap kinerja kepala daerah, termasuk harapan masyarakat ke depannya.

Nah, aspirasi ini dielaborasi untuk dijadikan skala prioritas oleh kepala daerah asal Partai Demokrat bila memenangkan pilkada nantinya. Intinya, mereka harus siap kerja dan berorientasi hanya pengabdian

“Sejauh ini selain balon gubernur, sebetulnya beberapa balon kita sudah ada yang sudah final. Di antaranya, Limapuluh Kota Darman Sahladi (balon bupati) dan Yulianto (balon bupati Pasaman Barat). Lainnya, tunggu saja paling lambat awal Juli 2020,” terang Mulyadi.

Sementara Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Andre Rosiade, mengatakan secara lisan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra telah menentukan siapa balon gubernur dan wagub yang akan diusung di pertarungan Pilgub Sumbar 2020.

“99,99 persen DPD Partai Gerindra Sumbar mengusung Nasrul Abit (NA) sebagai Cagub berpasangan dengan Indra Catri,” jelasnya.

Anggota Komisi VI DPR RI itu mengungkapkan, namun keputusan dalam bentuk tertulis berupa surat keputusan (SK) belum dilakukan lantaran pandemi virus Covid-19 yang merebak di Indonesia.

”Jadi untuk SK-nya memang belum kita diberikan, mengingat saat ini masih terkendala Covid-19 karena SK tersebut harus diambil secara resmi oleh pak NA,” ungkapnya.

Andre menambahkan, pasangan yang nantinya akan diusung oleh DPD Partai Gerindra Sumbar dalam pertarungan Pilgub Sumbar 2020 merupakan pasangan yang telah memiliki track record dalam kepemimpinan di daerah mereka masing-masing.

”Baik pak NA dan Indra Catri telah menunjukkan kapasitas mereka sebagai pemimpin rakyat yang mampu mengambil keputusan cepat dan tepat dalam penanganan masalah seperti Covid-19 ini,” ujarnya.

Di sisi lain Andre melihat, masyarakat Sumbar saat ini telah bijaksana melihat calon pemimpin mereka dari apa yang telah mereka perbuat untuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat Sumbar, menurutnya, tidak akan terpengaruh lagi dengan pencitraan ataupun janji-janji yang disampaikan oleh calon pemimpin.

“Yang jelas masyarakat Sumbar harus memilih pemimpin yang benar-benar terbukti bekerja untuk rakyat bukan pencitraan dan janji-janji manis yang diberikan,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPW PKS Sumbar, Irsyad Syafar menyampaikan, untuk cagub dan cawagub yang akan diusung oleh DPW PKS Sumbar, pihaknya masih menunggu keputusan DPP PKS. Sejauh ini pihaknya belum mendapatkan keputusan resmi dari DPP PKS terkait siapa yang akan diusung.

“Yang jelas dalam tahapan yang dilakukan oleh DPW PKS Sumbar, kita telah mendapatkan dua nama yakni pak Mahyeldi Ansharullah dan pak Riza Falepi. Kedua nama tersebut telah diserahkan kepada DPP PKS, dan saat ini kita tunggu keputusannya,” jelasnya.

Irsyad menjelaskan, balon yang akan diusung oleh DPW PKS Sumbar tersebut sosok pemimpin yang telah membuktikan kinerja mereka di daerah masing-masing.

”Kita bisa lihat bagaimana pak Mahyeldi Ansharullah memimpin Kota Padang dalam dua periode yang saat ini juga tengah memimpin. Kemudian Riza Falepi yang sukses memimpin Kota Payakumbuh dalam beberapa tahun terakhir,” ungkapnya.

Untuk komunikasi politik dengan parpol lain, ia mengatakan, DPW PKS telah menjalalin komunikasi dengan berbagai lintas parpol sejak membuka pendaftaran balon yang akan diusung oleh DPW PKS Sumbar untuk Pilgub Sumbar 2020.

“Hasilnya dua nama itu yang muncul dan kita sampaikan pada DPP. Pastinya siapa yang diputuskan nanti merupakan calon pemimpin terbaik yang akan dipilih oleh masyarakat Sumbar,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumbar Ali Mukhni menegaskan, pihaknya tidak hanya mengusung calon pada pemilihan gubernur saja. Namun, juga pemilihan bupati dan wali kota di 13 kabupaten dan kota di Sumbar.

Khusus untuk balon gubernur dan wakil gubernur, seluruh yang mendaftar ke DPW PAN Sumbar diusulkan ke DPP PAN.

“Saya lupa berapa jumlahnya. Tapi nanti, tentu DPP yang akan memutuskan (siapa yang akan diusung menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur),” ungkap Ali Mukhni.

Bupati Padangpariaman ini juga menegaskan, hingga kini belum ada kepastian siapa yang akan diusung PAN Sumbar untuk pilgub mendatang. Pasalnya hingga kini belum ada hitam di atas putih alias SK dari DPP PAN. “Belum ada hitam di atas putih, tidak bisa kita menyebut kata pastinya. Sebab, sedetik bisa berubah,” ucapnya.

Alih Mukhni sendiri disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat yang akan diusung DPW PAN Sumbar. “Insya Allah. Kalau pasti itu (diusung jadi calon gubernur dan wakil gubernur) kalau SK-nya sudah di tangan kita,” katanya.

Pada Pilgub Sumbar mendatang, partai atau koalisi partai yang akan mengusung calonnya, paling tidak harus memiliki 13 kursi di DPRD Sumbar. Nah, PAN Sumbar hanya memiliki 10 kursi. Artinya PAN Sumbar harus berkoalisi dengan partai-partai lainnya. Pihaknya sudah melakukan pendekatan kepada hampir semua partai.

Sementara Ketua DPW PKB Sumbar, Febby Dt Bangso mengaku, politik bergerak sangat cepat dan dinamis, bahkan pihaknya sempat calling down dalam tiga bulan ini. Karena terjadi pilkada pada Desember nanti, PKB sudah membangun komunikasi dengan partai politik lain. Bisa saja nantinya ada poros baru, seperti PKB, Golkar, Nasdem dan PDIP sebab peluang itu ada. Namun, tinggal komitmen antar parpolnya seperti apa.

“Poros baru seperti Golkar, PKB, PDIP dan Nasdem ini, juga sudah pernah dibicarakan saat Hendra Irwan Rahim masuk sebagai Ketua Golkar Sumbar. Namun yang pasti, selagi belum sampai ke KPU, rasanya tidak ada yang tidak mungkin. Peluang-peluang seperti itu bisa saja terjadi,” akunya.

Atau bisa saja terjadi, PKB dengan Gerindra. Begitu juga di poros Demokrat, PKS dan Gerindra yang selama ini memiliki kursi lebih banyak yang kini juga telah membangun kredibelitasnya. Atau bisa juga nantinya Demokrat itu bergabung dengan PAN, atau juga masuk pada poros baru.

“Nanti siapa yang akan disepakati, dalam perjalanannya nanti, dilihatlah siapa yang akan disepakati. Yang pastinya bagaimana kami bisa melakukan yang terbaik untuk Sumbar ke depannya. Intinya, kemauan banyak orang. Bukan bagaimana maunya PKB, maunya Golkar, PDIP, Nasdem,” sebut Febby.

Soal pilkada di Desember nanti, sepanjang itu sudah sesuai aturan dan regulasi, pilkada tersebut tetap harus dilaksanakan. Cuma, balik kepada rasa prihatin parpol. Karena di saat orang sibuk menata perekonomiannya, mereka sibuk mengkampanyekan kekuasanya. “Kalau menurut saya, waktunya saja yang kurang tepat. Tapi kalau itu sudah bagian dari jadwal, ya itu sudah harus kita laksanakan.

Ketua DPD Golkar Sumbar, Khairunas menyebutkan, dirinya sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah calon-calon seperti dengah Shadiq Pasadigue. Begitu juga dengan Gusmal yang sebelumnya juga sudah pernah menemui sekretarisnya, meski belum bertatap muka langsung dengan dirinya. Termasuk, juga dengan Indra Catri.

Hanya saja, saat ini DPD Golkar masih menunggu perintah dan arahan dari DPP Golkar. “Kalau untuk komunikasi politik, kami sudah melakukannya, termasuk ke sejumlah calon-calon yang akan maju nantinya. Tapi ke mana arahnya, kita tunggu dululah perintah dari pusat (DPP Golkar, red),” sebutnya.

Terkait pelaksanaan pilkada di tengah Covid-19, menurutnya, suka tidak suka, masyarakat arus aturan pemerintah. Apalagi pelaksanaan pilkada ini juga sudah terjadwal. Sekarang tinggal bagaimana dari KPU untuk melakukan sosialisasi dengan baik. Sehingga, bisa meningkatkan partisipasi pemilih.

“Saat ini kita sudah new normal. Dan masyarakat, mau tidak mau, atau suka tidak suka harus ikut aturan pemerintah. Nah di sinilah peran dari KPU bagaimana mereka bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

Ketua DPW Nasdem Sumbar, Hendrajoni mengaku, hingga kini pihaknya masih belum melakukan komunikasi politik dengan partai lainnya. Melainkan masih menunggu terlebih dahulu masing-masing calon mendaftar ke KPU. Nanti dari sanalah dilihat siapa-siapa saja calon-calon terbaik yang memiliki visi yang sama dengan Nasdem.

“Ya kita tunggu dulu lah, calon-calon tersebut mendaftar. Nanti tentunya akan terlihat siapa saja figur-figur yang akan muncul. Barulah kita dilakukan komunikasi-komunikasi politik lintas parpol,” ujar Bupati Pessel tersebut.

Terkait pelaksanaan pilkada nanti, pihaknya sangat mendukung meski dilaksanakan dalam suasana pandemi korona. Hanya saja kepada seluruh masyarakat agar menggunakan masker saat pelaksanaan pemilihan nantinya.

“Ini sudah sesuai dengan aturan pemerintah, ya kita jalani saja. Dan saat pelaksanaan harus mematuhi protokoler Covid-19,” tegasnya. (rdo/a/cip/zul)