KPU Kota Solok Usulkan Penambahan Anggaran Rp 1,3 Miliar

21
Ketua KPU Kota Solok, Asraf Danil. (Foto: IST)

Menghadapi Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, KPU Kota Solok mengajukan penambahan anggaran guna menjalankan beberapa program dan keputusan yang berubah seiring penyesuaian dengan protokoler kesehatan.

”Kami sudah mengajukan penambahan sebesar Rp 1,3 miliar untuk Pilkada 2020 ini, karena ada beberapa sektor yang harus dilakukan penambahan anggaran terutama untuk menjalankan prosedur sesuai protokol kesehatan,” ujar Ketua KPU Kota Solok, Asraf Danil, kemarin (15/6).

Dijelaskannya, sebelumnya sesuai rasionalisasi anggaran pada kondisi normal tahun 2019 lalu telah disetujui anggaran dengan Pemko Solok sebesar Rp 9.255.000.000. Namun karena pandemi ada beberapa perubahan dan memakan anggaran lagi.

Untuk itu, sesuai rasionalisasi didapatkan nilai Rp 1.399.000.000 penambahan untuk diajukan ke Pemko Solok. Dan, saat ini sedang dalam pembicaraan dengan TAPD Kota Solok.

Terkait hal paling diperhatikan saat ini yakni kelengkapan alat pelindung diri (APD) petugas di lapangan, karena sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada yang baru saja diterbitkan, ditekankan pelaksanaan tahapan pilkada harus sesuai dengan protokol kesehatan.

Asraf menyebutkan, pihaknya juga bakal fokus pada tiga tahapan yang tertunda akibat pandemi korona. Masing-masing, verifikasi faktual, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pemutakhiran data pemilih.

Sejak diterbitkannya PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yang merekomendasikan KPU di daerah untuk kembali mempercepat tahapan pelaksanaan pilkada yang sempat terhenti prosesnya, KPU Kota Solok akan memprioritaskan hal tersebut. Tahapan verifikasi faktual perseorangan pada 24 Juni 2020 hingga12 Juli 2020, kemudian pada waktu bersamaan 24 Juni 2020 hingga 14 Juli 2020 juga dilakukan rekruitmen dan PPDP.

Dilanjutkan dengan proses pemutakhiran data pemilih atau pencocokan dan penelitian (coklit) pada 15 Juli 2020 hingga 13 Agustus 2020. Seperti tahapan coklit data pemilih, informasinya juga akan dilakukan secara manual atau door to door. Karena, tidak mungking dilakukan secara online (daring).

Untuk menyusun agenda acara dan anggaran, KPU Kota Solok akan terus berkoordinasi dengan tim gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Solok. Sehingga, semua agenda dan tahapan pilkada serentak bisa terlaksana dengan baik dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Diakuinya, konsep sosialisasi pilkada di tengah pandemi Covid-19juga berbeda. Misalnya, dengan mematangkan sosialisasi melalui media mainstream dan media sosial (medsos). Menurutnya, agenda tatap muka mungkin tidak terlalu banyak, sehingga jenis sosialisasi yang akan dilakukan sangat perlu efektivitas. Hal inilah salah satu yang akan diperhatikan nantinya, bagaimana setiap program bisa berjalan efektif.

”Sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat se-Indonesia kreatif di masa pandemi dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan. Kita akan menggunakan teknologi informasi dalam bersosialisasi,” jelasnya.

Pihaknya juga akan memaksimalkan media sosial sebagai penyebar informasi, dan menyiapkan kendaraan khusus yang disebut dengan mobil demokrasi. Nantinya, mobil inil berkeliling menyampaikan informasi terkait Pilkada 2020 kepada masyarakat.

KPU Kota Solok juga melakukan riset kecil seberapa banyak konten media sosial digunakan untuk sosialisasi. Ia berharap konten dan akun resmi media sosial KPU bisa efektif digunakan untuk publikasi pemilu dan pemilihan.

Selain itu, karena dari awal setiap TPS di Kota Solok sudah di set maksimal 500 orang pemilih per TPS, maka TPS untuk Pilkada 2020 dalam masa pandemi ini KPU Kota Solok tidak melakukan penambahan TPS dan tetap sebanyak 125 TPS. Sedangkan jumlah hak pilih diperkirakan mencapai 51 ribu orang lebih, atau naik dari Pemilu 2019 lalu yang sebanyak 47.418 jiwa. (f)