Lagi, DPRD Desak JPS Covid-19 Dicairkan

42
Ilustrasi. (Foto: IST)

DPRD Payakumbuh kembali mendesak pemerintah daerah setempat untuk mencairkan secara keseluruhan dana Bantuan Sosial (Bansos) atau Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang bersumber dari APBD, bagi warga terdampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kali ini, desakan agar pemerintah daerah mencairkan JPS Covid-19 disampaikan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, serta Fraksi Partai Amanat Kebangkitan Nasional (gabungan PAN dan PKB), dalam rekomendasi DPRD Payakumbuh tentang Percepatan Penanganan Covid-19.

Rekomendasi itu dibacakan oleh juru bicara DPRD Payakumbuh, Suparman dalam rapat di gedung DPRD, Senin siang (11/5/2020).

Rapat yang dipimpin ketua DPRD Hamdi Agus didampingi Wakil Ketua DPRD, Wulan Denura tersebut, tidak hanya dihadiri Wakil Wali Kota, Erwin Yunaz bersama SKPD terkait, termasuk para camat. Namun, juga diikuti oleh Ketua LKAAM, KAN, dan pengurus LPM se-Payakumbuh.

Dalam rapat itu, Suparman menyampaikan satu per satu rekomendasi dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Payakumbuh, terkait dengan percepatan penanganan Covid-19.

Khusus Fraksi Partai Golkar yang bermaterikan Ketua dan anggota Badan Kehormatan DPRD YB Dt Parmato Alam, Maharnis Zul, dan Wirman Putra, menyampaikan pendapat dan kesimpulan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Payakumbuh yang diketuai Wali Kota, Riza Falepi, agar segera mencairkan dana JPS Covid-19.

Pencairan dana JPC Covid-19 dari APBD Payakumbuh ini menurut Fraksi Partai Golkar penting dilakukan, agar tidak menimbulkan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat yang berdampak sangat tidak menguntungkan.

Kemudian, Fraksi Partai Golkar juga meminta, agar data penerima JPS Covid-19 jangan diperdebatkan. Tetapi, ambil logika yang dapat diterima akal sehat.

Menurut pandangan Fraksi Golkar, yang tahu mengerti dan punya rakyat adalah Lurah, RT, RW. Sebaiknya, data dari RT, RW dan Kelurahan dipakai dalam penyaluran bantuan, agar tepat sasaran.

“Fraksi Partai Golkar menegaskan sekali lagi, tidak ada intervensi Dewan kepada tugas, tanggung jawab serta kebijakan Gugus Tugas. Tetapi sebaliknya hanya mengingatkan mitra kerja, agar terjadi sinergi yang harmonis. Timbulnya salah pengertian karena adanya laporan yang berlebihan menurut pendapatnya sendiri. Dan ini yang sering terjadi.

Kemudian, Fraksi Partai Golkar juga meminta, tidak perlu alergi dengan Pansus DPRD. Sebab, Pansus bukan untuk menjatuhkan Gugus Tugas atau Wali kota, tetapi ada sesuatu menurut pandangan Dewan yang perlu diselesaikan dengan tepat dan tuntas,” kata Suparman membacakan rekomendasi Fraksi Partai Golkar.

Sedangkan Fraksi Partai Gerindra DPRD Payakumbuh yang terdiri dari Wakil Ketua DPRD Wulan Denura, Yernita, Aprizal dan Mawi Etek Erianto, juga mengharapkan agar dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, dapat direalisasikan Pemko Payakumbuh secepatnya.

Bahkan, tidak itu saja, Fraksi Partai Gerindra juga mendukung dilakukan pergeseran anggaran yang telah ada, jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

Kemudian, Fraksi Partai Gerindra meminta Pemko Payakumbuh melakukan pemantauan ke lapangan. Sebab, menurut Fraksi Partai Gerindra, terdapat kesalahpahaman di banyak kelurahan, baik itu PSM, lurah, RT dan masyarakat, terkait dengan bantuan dampak Covid-19. “Jangan sampai dampak dari covid-19 ini bertambah. Jangan sampai ada PSM yang dipecat sementara niat mereka tentu ingin membantu masyarakat. Perlu dilakukan evaluasi ulang oleh OPD terkait,” begitu rekomendasi dari Fraksi Gerindra yang dibacakan Suparman.

Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Kebangkitan Nasional yang terdiri dari Zainir, Mesrawati, dan Opet Nawawi, dalam rekomendasi yang disampaikan kepada Pemko Payakumbuh tentang Percepatan Penanganan Covid-19, menyebut, bahwa Pemko Payakumbuh sesungguhnya telah memiliki legalisasi yang kuat dan sah dengan dikeluarkannya Perpu dan Permendagri untuk percepatan pencegahan covid-19. Namun, Pemko Payakumbuh dinilai fraksi gabungan PAN dan PKB ini, belum belum maksimal melaksanakan amanat dari UU tersebut.

Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional juga berharap kepada Pemko Payakumbuh, agar segera merealisasikan bantuan sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh kelurahan dan pemerintah Kota Payakumbuh. Minimal sama dengan bantuan dari pusat, yaitu sebesar Rp 600.000 per KK per bulan.

“Melalui kesepakatan kita bersama, Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional mendukung bila diperlukan lagi pergeseran anggaran, demi lebih cepatnya penanganan covid-19 di Kota Payakumbuh,” ujar Suparman.

Di sisi lain, Fraksi PPP DPRD Payakumbuh yang terdiri dari Ahmad Zifal, Edward DF, dan Alhudri, juga berharap Pemko Payakumbuh lebih maksimal dalam memahami dan melaksanakan amanat Perpu Nomor 01 Tahun 2020 dan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2020 khusus dalam Percepatan dan Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi.

Kemudian, Berdasarkan tahapan pembahasan yang dilakukan oleh Pansus II DPRD Payakumbuh, Fraksi PPP tidak mempersoalkan masalah identifikasi, verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak Covid 19. Tetapi, Fraksi PP mendorong agar calon penerima yang benar-benar berhak dicairkan lebih dulu, walaupun pemutakhiran data masih berlangsung.

Kemudian, Fraksi PPP mendorong, untuk menaikkan nominal bantuan yang akan diterima mereka yang terdampak menjadi Rp 500.000 per bulan per KK, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kemudian, Fraksi PPP merekomendasikan agar semua tenaga medis sukarela yang berjumlah 43 orang yang telah mengabdi untuk pandemi Covid 19 diapresiasi dengan mengangkat menjadi Tenaga Harian Lepas (THL). Selain itu, fraksi partai berlambang Ka’bah ini, juga memandang perlu, Pemko Payakumbuh mempunyai Perda/Perwako sebagai regulasi penanganan musibah yang tidak diketahui kapan datang dan perginya seperti Covid-19.

Hal senada disampaikan Fraksi NasDem Bintang Perjuangan yang merupakan fraksi gabungan Partai NasDem, PBB, dan PDIP. Fraksi yang terdiri dari Ismet Harius, Yanuar Gazali, Syafrizal, dan Ahmad Ridha ini, sangat mendukung pembentukan Perda dan atau Perwako sekaitan dengan penerapan Gaya Hidup Baru (New Normal) di Kota Payakumbuh. Sehingga Tim Gugus Tugas dan masyarakat memiliki landasan yuridis yang kuat dalam berprilaku dan bertindak menuju kehidupan yang lebih baik.

Menariknya, meski mendukung pembentukan Perda atau Perwako tentang penerapan tatanan normal baru. Namun, Fraksi NasDem Bintang Perjuangan dalam rekomendasi yang dibacakan oleh juru bicara DPRD Suparman, mengkritisi arahan lisan dari wali kota kepada para Camat dan Lurah yang mengeksekusi BLT dari pemerintah pusat pada masyarakat.

“Ada Lurah yang meminta undangan dari Kantor Pos. Ada Lurah yang meminta kembali Dana BLT pada masyarakat yang telah dibukukan oleh Kantor Pos. Ada Camat yang mengumpulkan Dana BLT Pusat tanpa Regulasi dan Juknis yang jelas. Kami menilai ini adalah perbuatan melawan hukum dan tindakan semena-mena, bahkan bisa saja disebut pungutan liar,” begitu pandangan Fraksi NAsDem Bintang Perjuangan yang dibacakan Suparman.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat DPRD Payakumbuh yang terdiri dari Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, Sri Joko Purwanto, dan Fahlevi Mazni, menyampaikan beberapa catatan sebagai pendapat terkait dengan percepatan penanganan Covid-19. Di antaranya, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa dalam aspek penanganan medis, pemerintah harus memberi jaminan kelengkapan APD dan makan minum kepada tenaga medis. Bahkan jaminan sosial juga perlu diberikan kepada tenaga medis.

Kemudian, Fraksi Partai Demokrat juga menyarankan, agar pemerintah kota dapat memberdayakan masyarakat dalam memproduksi APD yang sesuai standar kesehatan dan bisa dipakai dalam lingkup Kota Payakumbuh, serta membeli produk APD dari masyarkat untuk memberikan masukan pendapatan produsen dan ketersediaan tenaga medis yang membutuhkan APD.

Terakhir, Fraksi berlambang bintang Mercy ini juga meminta anggaran yang berasal dari APBD Kota Payakumbuh termasuk dalam penyelarasan APBD dan Dana kelurahan, dapat ditingkatkan pemanfaatannya, salah satunya untuk sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan tempat tinggal dan kelurahan serta fasilitas pelayanan publik.

Adapun Fraksi PKS DPRD Payakumbuh yang terdiri dari Ketua DPRD Hamdi Agus, Suparman, Heri Iswandi Dt Rajo Muntiko Alam, Mustafa, dan Nasrul berpendapat, bahwa dengan segala keterbatasan, baik dari segi anggaran SDM, sarana dan prasarana, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam percepatan penanganan Covid-19. Namun ini merupakan persoalan yang perlu dicari solusi bersama.

Kemudian dampak yang diakibatkan oleh wabah ini, dinilai Fraksi PKS DPRD Payakumbuh, sudah menyasar semua sendi kehidupan. Maka tentu prioritas utama menyelamatkan nyawa lebih di utamakan adalah langkah yang tepat dan bijak. “Alhamdulillah untuk kasus yang terjadi di Kota Payakumbuh, sampai saat ini tidak ada yang meninggal dunia dikarenakan wabah Covid-19 ini. Kemudian baru setelah menyelamatkan nyawa manusia secara bertahap melakukan recovery terhadap bidang sosial, ekonomi dan pendidikan,” kata Suparman menyampaikan pandan fraksinya. (frv)