Pemerintah Harus Beri Solusi agar Ekonomi di Pasar Tradisional Tetap Bergerak

66
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina. (Foto: IST)

Dampak roda perekonomian yang terjadi di kalangan pedagang pasar tradisional atau pasar rakyat akibat pandemi Covid-19 yang terkonfirmasi di Indonesia sejak 2 Maret 2020 lalu hingga kini belum ada solusi tepat dan aman.

Selain masyarakat yang memang tidak merasa aman ketika berbelanja di pasar, juga ada pasar-pasar tradisional yang merupakan pasar rakyat ditutup pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina meminta pemerintah pusat, bekerjasama dengan pemerintah daerah, agar anggaran recofusing pemulihan ekonomi dapat menyelesaikan masalah pedagang pasar.

Solusi jualan online atau metode pesan antar tidak semua para pedagang kecil memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan. Akibatnya, pendapatan para pedagang di pasar rakyat, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Perdagangan di awal Mei 2020, menurun rata-rata 39 % karena sepinya pembeli selama Covid-19 di Indonesia.

“Negara perlu hadir pada solusi pergerakan ekonomi kerakyatan yang berputar di pasar rakyat. Belum lagi jika ada pedagang pasar yang terkena Covid-19, pasar rakyat akan ditutup dan akan menjadi kluster baru bagi penyebaran Covid-19,” ungkap politisi PKS ini.

Legislator asal Sumatera Barat ini meminta kepada Pemerintah agar dapat memberi perhatian yang lebih besar kepada pasar rakyat agar tetap memiliki daya saing di tengah wabah Covid-19.

Pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat di masa pandemi Covid-19 untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 14 dan 15 UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Implementasi dari aturan ini menurutnya tidak boleh jadi hiasan saja, tapi perlu ada langkah konkret untuk menyelamatkan pelaku usaha mikro, kecil agar mampu bertahan di tengah wabah.

Program pemerintah untuk penyelamatan pedagang pasar, lanjut Nevi, menjadi dasar utama memastikan protokol kesehatan secara ketat, agar tidak ada pedagang atau pengunjung yang terpapar Covid-19.

Pemerintah harus memberikan sarana dan prasarana pendukung seperti pengadaan boks disinfektan, alat pencuci tangan beserta sabun atau hand sanitizer, masker atau face shield bagi pedagang, alat pengecekan suhu tubuh, pengaturan buka/tutup toko seperti dengan menggunakan skema ganjil genap, pengaturan jarak dan kapasitas orang yang hadir, serta menambah personel petugas agar protokol kesehatan secara ketat dapat dijalankan di pasar rakyat. Bayi hingga balita dan ibu hamil dilarang masuk pasar.

“Saya berharap relokasi anggaran penanganan wabah ini tujuannya adalah menyelamatkan rakyat kecil. Ke depannya, rencana pemerintah yang menghabiskan anggaran raksasa tetapi tidak mendesak seperti suntikan dana BUMN, mesti ditunda. Memberikan insentif fiskal dan nonfiskal yang efektif dan tepat sasaran bagi pedagang pasar rakyat, khususnya bagi mereka yang terkena dampak pandemi Covid-19 harus diutamakan,” tandas Nevi. (rel)