Tambahan Anggaran Pembelian APD Mendesak

11
Ketua KPU Tanahdatar, Fahrul Rozi. (Foto: IST)

Keberhasilan dan kesuksesan pilkada menjadi tekad dari seluruh komisioner KPU Tanahdatar.

Penyelenggara pilkada menyatakan kesiapannya melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Namun, tentunya harus sesuai protokol kesehatan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan pengelenggaran dan pemilih.

”Kita siap melaksanakan pilkada sesuai amanat Perppu No 2 Tahun 2020. Keselamatan dan kesehatan penyelenggara beserta pemilih prioritas sesuai protokol kesehatan,” terang Ketua KPU Tanahdatar, Fahrul Rozi kepada Padang Ekspres di Kantor KPU setempat, kemarin.

Sesuai petunjuk Perppu No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota itu, menurut dia, terjadi sejumlah perubahan dan berkorelasi linier dengan penambahan anggaran. Pasalnya, pelaksanaan tahapan harus dilengkapi kebutuhan masker, cairan antiseptik dan lainnya.

Bila sebelumnya masing-masing TPS jumlah pemilih mencapai 900 orang. Namun, kini hanya bisa 500 pemilih. Otomatis, jumlah TPS bertambah dari pemilu sebelumnya sebanyak 709 TPS menjadi 934 TPS. Selain itu, seluruh tahapan verifikasi faktual dan pemutakhiran data pemilih bakal melibatkan banyak orang. Untuk verifikasi faktual, petugas PPS baik di tingkat kecamatan dan nagari mendatangi langsung masyarakat untuk melakukan verifikasi

”Tahapan ini tentu tidak dapat dilakukan dengan kondisi biasa, namun harus mengikuti protokol. Kita tentu akan konsultasikan penambahan anggaran pilkada ini baik ke KPU Sumbar maupun pemerintah daerah. Jika tidak ada penambahan anggaran, tentu sangat membahayakan penyebaran virus Covid-19,” jelas dia.

Menurut Fakhrul Rozi, anggaran KPU dalam kondisi normal sudah disetujui Pemkab Panahdatar sebesar Rp 26.329.000.000. ”Setelah dilakukan rasionalisasi dan penghematan anggaran pascapandemi Covid-19, kita tidak perlu melakukan penambahan anggaran khusus untuk penambahan TPS tersebut,” terang dia.

Cuma saja, tambah dia, pemerintah daerah tetap saja perlu menambah dana untuk kelengkapan alat pelindung diri (APD) petugas di lapangan. Pasalnya sesuai Peraturan KPU No 5 mengenai perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2020, penyelenggaraan pilkada mesti menerapkan protokol kesehatan. ”Ini (APD) menjadi kebutuhan kita sesuai Permendagri No 41,” jelas dia.

Fahrul mengharapkan, bisa dipenuhi melalui APBD Tanahdatar. Namun setelah dikoordinasikan dengan Pemda Tanahdatar, ternyata pemda sudah kewalahan akibat keterbatasan anggaran. ”Meski begitu, kita masih tetap berjuang. Terpenting, kita ingin tahapan pilkada berjalan sesuai harapan,” jelas dia.

Intinya, tambah dia, KPU membutuhkan tambahan anggaran. Di antaranya, pembelian APD sebesar Rp 5 miliar. Menurut dia, bisa saja pembelian APD itu dalam bentuk dana hibah oleh pemda. ”Di samping itu, kita terus berkoordinasi dengan tim penanganan Covid-19. Sehingga, tahapan pilkada serentak bisa terlaksana dengan baik dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ujarnya. (mal)