Bertepatan dengan Pilkada, Penetapan Tersangka Bisa Bermuatan Politis

Najmuddin M Rasul. (net)

Pakar Komunikasi Politik Universitas Andalas (Unand), Najmuddin M Rasul menilai, penetapan Bupati Agam, Indra catri sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Anggota Komisi III DPR RI, Mulyadi, bisa saja bermuatan politis. Karena, penetapan itu bertetapan dengan proses Pilkada 2020.

Apalagi melihat, baik Indra Catri maupun Mulyadi, sama-sama diketahui akan meramaikan bursa kandidat pada konsestasi pilkada untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2020-2025. Indra Catri diketahui akan maju sebagai bakal calon wakil Gubernur mendampingi bakal calon petahana Nasrul Abit yang kini masih menjabat Wagub Sumbar. Sementara Mulyadi sendiri, digadang-gadangkan sebagai bakal calon Gubernur berpasangan dengan Ali Mukhni yang saat ini masih menjabat Bupati Padangpariaman.

“Proses hukum itu, memakan waktu relatif lama. Jadi, bila sekarang terjadi penetapan sebagai tersangka, bisa saja persepsi berbeda-beda. Polri bekerja sesuai dengan SOP. Karena hasil gelar perkara Bareskrim Polri itu bertepatan dengan proses Pilkada. Jadi, dalam politik bisa saja dilihat hal itu sebagai muatan politis. Tapi, setahu saya, hanya orang yang status hukumnya sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap yang tidak boleh ikut Pilkada. Sementara untuk kasus Indra Catri, kasusnya belum inkracht,” ungkap Najmuddin, Rabu (12/08/2020).

Najmuddin menilai, dalam dunia politik, persoalan seperti ini hanya bagian dari dinamika politik yang ada. Maka dari itu, para pendukung dan simpatisan, sebaiknya berfikir logis dan rasional dan tidak mengedepankan emosi. Meski suasana politik di Sumbar sampai saat ini masih kondusif, namun kini timbul persoalan baru yakni, Pilkada Sumbar akan semakin runyam karena adanya informasi balon-balon lain bermasalah hukum.

Baca Juga:  Langgar Protokol, Kena Pidana

“Dalam dunia politik, ini hanya bagian dari dinamika politik. Degan adanya isu-isu hukum terhadap para kandidat, membuat peta politik berubah. Pesan-pesan politik mereka, terlalu konvensional seperti visi-misi yang ditayangkan media. Kalau merujuk ke perolehan kursi di DPRD Sumbar, hanya Gerindra yang bisa mengusung sendiri. Sementara tiga partai memiliki suara sama yaitu 10 kursi. Yang lain, empat dan tiga kursi. Sekarang, tinggal bagaimana elite parpol memainkan komunikasi politik,” ujar Najmuddin.

Terkait peluang kemenangan Nasrul Abit sebagai bakal calon petahana yang diusung partai pemenang Pemilu di Sumbar pada pesta demokrasi yang lalu, Najmuddin M Rasul masih melakukan kajian lebih lanjut. Bisa saja peluang itu masih tinggi meski pendampingnya tersandung proses hukum, bisa juga peluangnya menjadi rendah. Namun demikian, Najmuddin menegaskan kalau pemilih di Sumatra Barat ini, adalah pemilih yang rasional. Dalam artian, akan memilih yang terbaik diantara yang baik.

“Apakah peluang Nasrul Abit sebagai petaha masih tinggi? Belum tentu. Tapi, pemilih di Sumbar itu rasional. Mereka akan memilih yang terbaik diantara yang baik. Dalam politik, semua bisa saja terjadi. Karena, politik itu sifatnya dinamis dan selalu memberikan kejutan yang tidak terduga,” tandas Najmuddin. (rel)