SEB Diteken, Ada Sanksi Pelibatan Anak-anak dalam Kampanye Politik

83
Webinar sosialisasi surat edaran bersama Pilkada Ramah Anak, Kamis (17/09/2020). (IST)

Undang-undang tentang Pemilu telah mengatur bahwa anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan dan kampanye politik. Namun kenyataan di lapangan pelibatan anak-anak untuk kepentingan politik masih terjadi. Dalam rangka penegakan hukum yang jelas terhadap pihak-pihak yang masih melibatkan anak-anak dalam kampanye politik, KPU, Bawaslu, KPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sepakat menandatangani surat edaran bersama (SEB) yang mengatur tentang perlindungan anak dari kegiatan kampanye politik pada 11 September lalu.

Demikian disampaikan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kemen PPPA, Valentina Ginting, saat menjadi narasumber webinar sosialisasi surat edaran bersama Pilkada Ramah Anak, Kamis (17/09/2020).

Valentina menyebut surat edaran bersama itu berisi beberapa hal. Yakni upaya pencegahan pelibatan anak dalam kegiatan politik dan kampanye, penyediaan layanan yang cepat dan terintegrasi serta pengawasan terhadap bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Ia menegaskan, di dalam Pasal 15 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa ada kewajiban bagi anak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

“79,55 juta jiwa penduduk atau 30,1 persen adalah anak-anak. Anak harus dilindungi dari kegiatan eksploitasi politik. Sementara kasus pelibatan anak dalam di pilkada tahun ini, terutama saat pendaftaran pasangan calon masih terjadi,” tegasnya.

Ia menjelaskan beberapa bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik antara lain:

– melibatkan anak untuk ikut menerima uang saat menghadiri kampanye.
– menyalahgunakan identitas anak yang sebenarnya belum berusia 17 tahun tapi ikut dalam pilkada.
– memanfaatkan fasilitas anak untuk kepentingan pemilihan umum, misalnya di sekolah.
– memasang foto, video anak atau alat peraga kampanye lainnya.
– menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye.
– menampilkan anak sebagai bintang utama dari iklan politik.
– menampilkan anak di atas panggung kampanye dalam bentuk hiburan.
– menggunakan anak untuk memasang atribut kampanye.
– menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang.
-membawa bayi atau anak-anak yang belum memiliki hak pilih ke arena kampanye. “Ini yang paling banyak terjadi,” ujarnya.

Baca Juga:  Kepsek-Guru Dilaporkan ke KASN

Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Nahar mengingatkan kepada pasangan calon gubernur, bupati dan walikota yang mengikuti kontestasi pilkada serentak tahun ini memperhatikan betul pelibatan massa khususnya anak-anak dalam kegiatan dan kampanye politik. Jangan sampai, pelibatan massa dan anak-anak tersebut menimbulkan klaster baru penyebaran virus Covid-19.

Kendati katanya, aturan yang dikeluarkan penyelenggara dibuat menerapkan protokol kesehatan, tidak menutuu kemungkinan adanya kerentanan pelibatan anak dalam kampanye nanti. “Kita pastikan bahwa kita mencegah Covid-19, tetapi kita juga harus pastikan bahwa proses politik ini juga harus berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Nahar yang menjadi keynote speaker acara dialog ini.

Ia mengingatkan para pengawas pemilu nantinya memperhatikan betul setiap proses tahapan pilkada bagaimana semua proses itu tidak melibatkan anak-anak lagi. Pengalaman tahun lalu, ditemukan setidaknya 55 kasus pelibatan anak dalam kampanye politik. “Ini harus terus kita kawal dan pantau agar tidak berdampak kepada hal-hal yang tidak kita harapkan untuk anak-anak kita,” ingatnya.

Daerah katanya harus mempunyai komitmen bagaimana pada pilkada Desember mendatang semua pasangan calon dan partai politik sepakat untuk tidak melibatkan anak-anak dalam setiap kegiatan dan kampanye politik mereka. “Surat edaran ini mengambil peran dan melakukan pencegahan penyalahgunaan pelibatan anak. Di daerah juga perlu dipikirkan komitmen untuk mengantisipasi pelibatan anak dalam kampanye pasangan calon,” sarannya.

Narasumber lainnya, Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra menegaskan, dengan adanya surat edaran ini akan ada sanksi yang nantinya diberikan kepada orang-orang yang tetap melibatkan anak-anak dalam kegiatan politiknya.

Ia menyebut, jumlah anak usia 17 tahun yang masuk ke dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada pilkada tahun ini sebanyak 456 ribu jiwa. Dengan ikut sertanya mereka nanti pada pilkada tahun 2020 akan memberikan pengalaman bagi mereka tentang hak berpolitik dan mengajarkan bagaimana berdemokrasi. Namun demokrasi itu haruslah demokrasi yang ramah terhadap anak. “Kita ingin memastikan bahwa anak kita yang memiliki hak pilih, benar-benar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik,” tandasnya. (bis)