KPU Sijunjung Butuh Tambahan Dana Rp4 Miliar

6
Ketua KPU Sijunjung Lindo Karsyah. (Foto: IST)

KPU Kabupaten Sijunjung mengajukan penambahan anggaran ke pemerintah sebanyak Rp 4 miliar, dari biaya awal Rp 20,8 milliar naik menjadi Rp 24 miliar. Mengingat, biaya penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang dipastikan membengkak menyusul pandemi Covid-19.

Setidaknya KPU Sijunjung sudah mengambil ancang-ancang untuk penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dari sebelumnya sebanyak 495 TPS (pada pilkada 2015) menjadi 524 TPS pada Pilkada 2020 mendatang. Berikutnya, pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas KPU dan masyarakat. Begitu pula, pengadaan desinfektan, handsanitizar dan lainnya guna menghindari penularan Covid-19 sesuai protokol standar.

Belum lagi pembiayaan-pembiayaan lainnya yang harus dibebankan pada KPU. Pasalnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 akan mengalami perubahan sistem dari manual, kini harus berbasis online. Interaksi sosial yang sebelumnya dapat dilakukan secara langsung, kini dibatasi hingga menimbulkan penambahan biaya.

Ketua Komisioner KPU Sijunjung Lindo Karsyah didampingi jajarannya mengungkapkan, penambahan biaya tersebut berkisar Rp 4 miliar. Riciannya, sebanyak Rp 1,4 miliar diajukan ke APBN, dan Rp 2,5 diajukan pada pagu dana APBD Sijunjung. Hingga total keseluruhannya dari Rp 20 milliar menjadi Rp 24 miliar.

”Artinya, terjadi optimalisasi anggaran Rp 1,4 miliar akibat pelaksanaan Pilkada 2020 yang dihelat 9 Desember mendatang berada dalam masa pandemi Covid-19. Sebanyak Rp 2,5 miliar diajukan ke APBD Sijunjung,” jelas Lindo dalam keterangan persnya, Selasa (19/6).

Sebelumnya, sambung Lindo, aktivitas KPU Sijunjung sempat mengalami kevakuman mencapai 4 bulan, di mana Pemkab Sijunjung juga memberlakukan lockdown bagi masyarakatnya, berlanjut ke pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat mewabahnya pandemi Covid-19. Disusul, instruksi KPU Pusat dan KPU Provinsi agar aktivitas yang berkenaan dengan Pilkada 2020 ditunda dulu.

Namun berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat bersama DPR RI beberapa waktu lalu, akhirnya diputuskan proses pilkada serentak tahun 2020 tetap dilanjutkan. ’Tahapan pilkada di Sijunjung sendiri berlanjut terhitung 17 Juni 2020, dengan agenda melanjutkan proses verifikasi faktual atau verifikasi syarat dukungan calon perseorangan,” tukas Lindo.

Seperti layaknya proses Pilkada 2015 lalu, masing-masing pasangan calon pun tetap akan difasilitasi melewati masa kampanye. Namun, sistem pelaksanaannya relatif mengalami perubahan dari waktu lalu. Di mana, proses kampanye harus sesuai protokol Covid-19 di bawah pengawasan Bawaslu, plus Tim Gugus dan Dinas Kesehatan Sijunjung. (atn)