RUU Pemilu Petakan Sembilan Isu Krusial 

48
Ilustrasi. (Foto: IST)

Pembahasan revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu segera bergulir. Sejauh ini Komisi II DPR sudah membentuk panitia kerja (panja) penyusunan RUU Pemilu. Panja masih menunggu kelengkapan pandangan resmi fraksi atas draf RUU Pemilu yang sudah disusun badan keahlian DPR (BKD).

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan masih tersisa empat fraksi yang belum menyerahkan pandangan mini. Yaitu Fraksi Gerindra, PKB, Demokrat dan PPP. Fraksi lainnya seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKS dan PAN sudah menyampaikan tanggapannya. ”Kami tunggu pekan ini agar pembahasan bisa segera dimulai,” kata Ahmad Doli Kurnia di kompleks parlemen,  Senayan, Jakarta, kemarin (18/6).

Disampaikan, pandangan fraksi-fraksi sangat penting sebagai bahan penyusunan RUU Pemilu. Sebab sikap fraksi tersebut akan dikompilasi dengan draf yang sudah disusun BKD. ”Jadi prosesnya masih jauh. Belum sampai pada pembahasan tapi baru penyusunan,” terangnya.

Menurut Doli, dalam RUU Pemilu kali ini ada sembilan isu penting yang akan menjadi fokus pembahasan. Di antaranya adalah isu klasik soal sistem pemilu. Apakah menggunakan sistem proporsional terbuka atau kembali ke sistem tertutup. Opsi lainnya adalah mixed member mayoritarian atau sistem pemilu campuran yang mengkombinasikan prinsip pemilu proporsional dan distrik secara bersamaan. ”Masing-masing kan punya pandangan. Tergantung nanti dinamika dalam pembahasan,” ujar Doli.

Isu klasik lainnya terkait parliamentary threshold (PT). Ambang batas parlemen menjadi perdebatan antara fraksi yang ingin tetap 4 persen dan fraksi yang setuju kenaikan PT menjadi 7 persen. Golkar dan sejumlah partai besar mendorong PT menjadi 7 persen di pemilu 2024.

Isu ketiga tentang presidential threshold. Sejumlah partai besar termasuk Golkar dan PDIP tetap meminta syarat pencalonan presiden sebanyak 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional. Keempat soal district magnitude atau besaran kursi per dapil. Beberapa fraksi mendorong penambahan dapil sehingga distrik magnitude-nya lebih kecil dari sebelumnya. Dalam pemilu 2019 kursi per dapil 3-10 kini ada permintaan menjadi 3-8 kursi.

Isu kelima, lanjut Doli, soal sistem penghitungan suara atau konversi suara menjadi kursi. Isu lainnya soal  rumusan pasal-pasal untuk mencegah terjadinya moral hazard pemilu. Seperti money politic serta political transactional. Berikutnya soal efektivitas dan koordinasi institusi penyelenggara pemilu yang selama ini sering seperti overlapping. ”Bahkan tiga institusi penyelenggara pemilu sering berhadap-hadapan. Seperti KPU, Bawaslu dan DKPP,” jelas Doli.

Isu lainnya terkait digitalsiasi pemilu. Doli berharap semakin ke depan pemilu semakin ramah dan memudahkan pemilih. Bukan justru semakin rumit. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap. Termasuk merumuskan konsep e-rekap maupun e-voting.

Isu terakhir adalah keserentakan pemilu. Dalam penyusunan RUU Pemilu saat ini, jelas Doli, sebagain fraksi mendorong pemilu menjadi satu rezim saja. Yaitu dengan  menggabungkan pilpres, pileg dan pilkada dalam satu waktu. Namun ada juga yang meminta untuk dibagi menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah. ”Inilah sembilan isu yang berkembang dalam draf RUU Pemilu kali ini,’ ungkap wakil ketua umum Golkar itu. (mar/jpg)