Dewan Nilai Isi RPJMD Sumbar Copy Paste, Begini Respons Kemendagri

143

Staf Ahli Mendagri bidang Ekonomi dan Pembangunan Hamdani menyayangkan jika benar isi RPJMD Sumbar ada yang di-copy paste dari RPJMD Kota Padang.

Namun demikian, dia berharap itu tidak terjadi pada hal-hal yang sustansi di RPJMD, kecuali terkait redaksional yang bisa cepat diperbaiki.

“Dalam penyusunan RPJMD, terpenting diingat adalah, fakta, data dan angka harus akurat, tidak boleh ada yang keliru. Harus mencerminkan kondisi riil serta memperhitungkan indikator makro, target dan strategi merealisasikannya. Saya kira orang di perencanaan sudah ngerti soal itu,” tegas Hamdani, Senin (19/7/2021) malam.

Misalnya dalam kondisi pandemi Covid-19 sekarang, RPJMD dirancang juga harus mengakomodir situasi ini. Apalagi situasi pandemi belum bisa diprediksi kapan berakhirnya.


Dari sisi pendapatan dan belanja daerah harus diperhatikan betul nilainya. Lalu, sektor mana saja yang sesuai kewenangan provinsi boleh memperoleh pendapatan.

Terkait pendapatan, katanya, tidak mungkin bisa disamakan nilainya pada kondisi pandemi dengan kondisi normal. Itu harus diperhitungkan betul untuk lima tahun ke depan.

“Itu harus diperhatikan betul indikator-indikatornya dalam lima tahun ke depan. Begitu juga dana transfer dari pusat yang tentu saja nilainya akan menyesuaikan dari sisi jumlah penerimaan pajak, pendapatan bukan pajak serta deviden BUMN yang sudah jelas tidak sama dengan sebelum pandemi,” jelas Hamdani.

Baca Juga:  Nevi Berkurban di Delapan Kabupaten dan Kota, Salurkan di 100 Titik

Hal itu disampaikan Hamdani menyikapi pemberitaan anggota DPRD Sumbar HM Nurnas yang menyampaikan temuan dan masukannya terhadap RPJMD karena ada isinya yang dinilai copy paste. Salah satunya berkaitan dengan nilai pendapatan dan belanja daerah.

“Jika DPRD menemukan ada substansi yang dinilai keliru dalam RPJMD itu bisa minta eksekutif lakukan koreksi, dan bersurat secara resmi ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri sehingga dalam evaluasi nantinya bisa dicermati,” kata Hamdani.

Menurut pamong senior yang pernah menjadi Penjabat Gubernur Sumbar dan Bali ini, berbagai kritik dan masukan yang disampaikan DPRD harus disikapi bijak dan positif oleh eksekutif dengan melakukan perbaikan-perbaikan.

“Terpenting sekali, itu semua tentu saja demi perbaikan ke arah lebih baik. Dan, kita berharap dalam kondisi pandemi ini semuanya menjaga harmonisasi. Lakukan percepatan pembahasan agar RPJMD itu bisa cepat selesai. Sejalan dengan itu, bertindak cepat atasi penyebaran Covid-19 yang masih tinggi di Sumbar,” harapnya.(idr)