Pencairan Dana Pilkada Masih Tersendat

ilustrasi. (jawapos.com)

Pencairan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pilkada 2020 kembali menjadi sorotan. Sebab beberapa daerah belum juga tuntas menyelesaikan pencairan dana ke KPUD, Bawaslu maupun dana pengamanan bagi TNI/Polri. Berdasar data yang dilansir Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedikitnya ada 40 daerah yang pelunasan NPHD-nya untuk KPU dan Bawaslu belum cair. Adapun anggaran untuk TNI/Polri belum beres di 195 daerah.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan bahwa pencairan dana KPU masih tersendat di 36 daerah. Angka pencairannya rata-rata berkisar 40 sampai 75 persen. Bahkan di dua daerah transfernya kurang dari 40 persen. Itu terjadi Di Kabupaten Halmahera Utara yang baru mencapai 39,43 persen dan Kabupaten Halmahera Barat di angka 34,99 persen.

Kemendagri juga mencatat ada 30 pemda yang transfernya ke Bawaslu masih kurang seratus persen. Termasuk di antaranya Bawaslu Kota Surabaya yang baru cair 41,58 persen. Adapun anggaran KPUD Surabaya sudah cair seratus persen.

Dari puluhan pemda tersebut, tiga daerah di antaranya baru mencairkan kurang dari 40 persen. Meliputi Kabupaten Waropen yang baru mencapai 37,33 persen, Kota Bandar Lampung 36,84 persen dan Kabupaten Pegunungan Bintang 30 persen. ”Kami terus koordinasi dengan daerah-daerah itu supaya segera (dicairkan, red),” kata Ardian Noervianto, kemarin (18/8).

Baca Juga:  PKPU No 13: Kampanye Pilkada 2020 Melalui Medsos dan Media Daring

Sementara itu, mayoritas KPUD dan Bawaslu sudah cair seratus persen. Hingga kini terdapat 234 daerah sudah berhasil transfer persen dana NPHD untuk KPUD setempat. Meliputi Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu dan Sulawesi Tengah.

Kemudian Kemendagri juga mencatat terdapat 240 pemda yang telah berhasil mencairkan seratus persen dana NPHD untuk Bawaslu. Di antaranya Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepuauan Riau, Jambi, Bengkulu dan Sulawesi Tengah.

Di sisi lain, realiasi anggaran pengamanan Pilkada 2020 masih minim. Dari 270 daerah, baru ada 75 pemda yang sudah seratus persen merealisasikan NPHD-nya untuk TNI/Polri. Artinya 195 daerah belum cair hingga kini. ’Kami minta pemerintah daerah yang belum agar kooperatif cairkan NPHD yang telah disepakati bersama KPU dan Bawaslu,” imbuh Ardian Noervianto.

Secara keseluruhan, realisasi pencairan NPHD kepada KPU sebesar Rp 9,85 triliun atau setara dengan 96,39 persen dari total alokasi. Sedangkan untuk Bawaslu senilai Rp 3,30 triliun atau 95,35 persen. Terakhir, anggaran pengamanan TNI/Polri sudah cair Rp 717,14 miliar atau setara dengan 47,11 persen. (mar/jpg)