Hanya 43 Masuk Zona Hijau, Indeks Kerawanan Pilkada Direvisi

49
Ilustrasi. (Foto: IST)

Pemenuhan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 memainkan peran krusial. Terlebih, dari 270 daerah penyelenggara Pilkada serentak 9 Desember mendatang, hanya sebagian kecil daerah yang tidak ada paparan Covid-19 atau berada dalam zona hijau. Sementara mayoritas telah terpapar dengan level yang beragam.

Pelaksana Tugas Dirjen Administrasi Wilayah (Adwil) Kementerian Dalam Negeri Syafrizal mengatakan, secara ketegori, risiko status paparan terbagi menjadi empat. Yakni Hijau untuk daerah yang tidak ada kasus positif namun ada risiko penyebaran. Lalu kuning untuk daerah yang penyebaran terkendali namun ada kemungkinan transmisi lokal.

Kemudian ada juga status orange untuk daerah yang risiko penyebaran tinggi dan berpotensi tak terkendali. Terakhir, status merah untuk daerah yang penyebarannya sudah tidak terkendali.

Dalam konteks 270 daerah pelaksana pilkada, mayoritas berada pada posisi kuning hingga merah. Sementara yang berstatus daerah hijau hanya sebagian kecil. “Kabupaten/ kota ada 43 daerah yang belum terdampak virus (zona hijau),” ujarnya dalam diskusi virtual, kemarin (19/6).

Bahkan di level provinsi atau pemilihan gubernur, tidak ada provinsi yang berstatus zona hijau. Dari sembilan provinsi peserta, dua kuning, empat oren dan tiga merah. Dengan pemetaan tersebut, kata Syafrizal, teknis penyelenggaraan idealnya menerapkan protokol kesehatan yang berbeda-beda. Untuk yang wilayah zona merah, maka perlu penanganan khusus. Meski demikian, bukan berarti wilayah zona hijau bisa bebas protokol.

“Semua daerah pake masker mau warna apapun. Jaga jarak, kemudian cuci tangan atau sanitizer,” tuturnya. Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya akan melakukan updating terhadap indeks kerawanan pemilu (IKP) 2020. Salah satu yang mendasari adalah adanya fenomena pandemi Covid-19. “Dengan covid ada indeks yang baru,” ujarnya.

Fritz menambahkan, pemetaan tersebut dibutuhkan sebagai upaya untuk menyiapkan strategi pengawasannya. Rencananya, IKP terbaru akan disampaikan pekan depan.
Fritz juga berharap, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pelaksanaan Pilkada di masa bencana bisa segera diundangkan sebelum pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan dimulai. “Ini penting sebagai dasar hukum,” tuturnya.

Anggota KPU RI Viryan menambahkan, pihaknya masih menunggu jadwal rapat konsultasi dengan DPR dan Kementerian Dalam Negeri sebagai prasyarat disahkannya PKPU. “Kami sudah mendapat undangan, rencananya tanggal 22 Juni,” pungkasnya. (far/jpg)