Nasrul Abit Wacanakan Satu Kecamatan Satu BLK

Angka pencari pekerjaan dan pengangguran di Sumbar cukup tinggi. Dari 38.000 lulusan perguruan tinggi setiap tahun, hanya 3.000 orang yang ditampung pemerintah untuk jadi PNS. Calon Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, menawarkan Program Satu Kecamatan Satu BLK (Balai Latihan Kerja)/Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Nasrul Abit mengungkapkan hal tersebut menjawab pertanyaan Amin Dasopang, warga Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Pasaman. Ia mengeluhkan anaknya tamat perguruan tinggi masih susah mendapatkan kerja.

“Anak-anak kami yang tamat kuliah masih banyak yang menganggur. Honor di sekolah juga memprihatinkan. Hanya digaji Rp400 ribu per bulan. Itupun dirapel sekali tiga bulan,” ucapnya kepada Nasrul Abit saat calon gubernur itu mengunjungi Rambahan Baru, Selasa (17/11).

Amin menginginkan solusi kongkret dari pemerintah agar ada kejelasan nasib anak-anak mereka setelah sarjana.

Menanggapi itu, Nasrul Abit mengakui bahwa pemerintah memang tidak sanggup menampung lulusan perguruan tinggi. Namun, pemerintah bisa hadir dalam bentuk pemantapan sumber daya manusia (SDM) untuk masuk bursa kerja.

Baca Juga:  Nasrul Abit akan Bangun Pabrik Pengolah Pisang di Mentawai

“Untuk itu kami menyediakan BLK/LPK untuk pemantapan skill anak-anak kita agar diterima di perusahaan, atau menciptakan peluang kerja baru,” ujarnya.

Nasrul Abit juga berharap tamatan perguruan tinggi memanfaatkan ilmu pengetahuan mereka untuk membangun kampung halaman. Caranya, menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga di kampung.

“Jangan sampai tamat kuliah menyusahkan orang tua. Manfaatkan potensi diri. Kembangkan potensi daerah untuk kemajuan kampung halaman,” katanya.

Perihal honorer, Nasrul Abit menuturkan bahwa pihaknya akan memberikan peluang kepada honorer yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dalam tes CPNS. Jika tidak lulus CPNS, pihaknya akan menampung mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Langkah ini sejalan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merekrut 1 juta guru honorer menjadi PNS melalui PPPK.

“Kalau mereka juga tidak terakomodir di PPPK, kami akan berikn gaji UMR atau UMP dan asuransi. Bagi honorer yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, kami akan kerja sama dengan bupati/wali kota,” tutur Nasrul Abit. (*)