Pencairan NPHD di Bawah 40 Persen

29
Ketua KPU RI Arif Budiman. (Foto: jawapos.com)

Tahapan lanjutan Pilkada 2020 sudah berlangsung hampir sepakan. Meski demikian, pencairan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) terhadap penyelenggara masih minim.

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahri mengatakan, hingga akhir pekan lalu, secara komulatif pencairan anggaran NPHD baru Rp. 5,8 triliun. Jumlah itu setara 39,29 persen dari total anggaran Rp 14,9 triliun yang disepakati melalui APBD. ”Rinciannya KPU 41,85 persen, bawaslu 44,98 pengamanan sisanya,” ujarnya, kemarin (21/6).

Bahri menambahkan, pencairan anggaran NPHD secara bertahap memang diperkenankan. Namun, pembagiannya harus 40 persen di tahap pertama dan 60 persen di tahap kedua. Hal itu sebagaimana diatur dalam surat edaran Mendagri maupun Permendagri 41/2020.
Hanya saja, faktanya masih banyak daerah yang mengabaikan ketentuan tersebut.

Berdasarkan catatan Kemendagri, dalam anggaran yang dicairkan untuk KPU daerah, ada 43 pemda yang nilai transfernya di bawah 40 persen. Hal yang sama juga terjadi dalam pencairan anggaran untuk Bawaslu daerah. Dalam catatan Kemendagri, ada 34 Pemda yang mencairkan di bawah standar minimum 40 persen. Untuk itu, pihaknya meminta pemda segera mencairkan sesuai ketentuan. ”Kepala daerah yang masuk daftar 43 (KPU)atau 34 (Bawaslu) mohon mentransfeer untuk tahap 1,” tuturnya.

Tak lupa, Bahri juga meminta pemda untuk mulai mempersiapkan proses pencairan anggaran tahap dua. Sembari malakukan penyesuaian kebutuhan pasca adanya kebutuhan protokol Covid-19. Sebagaimana Permendagri 41/2020, pencairan tahap kedua harus dilakukan lima bulan sebelum pemungutan suara atau pada Juli mendatang.

Sementara itu, KPU resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) pelaksanaan Pilkada di masa bencana non alam. Itu tertuang dalam SE nomor 20 tahun 2020. ”Sambil menunggu Peraturan KPU diundangkan,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

SE itu menjadi pedoman pelaksanaan verifikasi faktual yang akan digelar mulai lusa (24/6) nanti. Pada prinsipnya, KPU daerah harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta, pemilih dan seluruh pihak yang terlibat dengan berpedoman pada protokol kesehatan.

Di antaranya, dalam kegiatan bertatap muka secara langsung dengan pemilih, pendukung, maupun pihak terkait lainnya. Kemudian kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu, penyampaian berkas atau perlengkapan secara fisik, serta kegiatan yang dilaksanakan dalam ruangan.

Penyelenggara yang bertugas wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) minimal masker. Serta mengenakan sarung tangan, masker, dan pelindung wajah saat verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan pencocokan dan penelitian data pemilih.

Petugas juga dapat meminta kepada pemilih, pendukung, pengurus partai politik, dan pihak terkait lainnya agar mengenakan APD minimal masker dan jaga jarak. Kemudian para pihak dilarang berjabat tangan dan kontak fisik lainnya.

Rencananya, draf PKPU Pilkada di masa bencana non alam akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR siang nanti. Usai konsultasi, akan dilakukan harmonisasi dan pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. (far/jpg)