Tambah 173 TPS, Ajukan Anggaran Rp 13 Miliar

20
Ketua KPU Agam, Riko Antoni. (net)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam bakal menambah 173 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 mendatang. Penambahan TPS ini didasarkan pelaksanaan pilkada kali ini menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

”Awalnya ada 1.245 TPS di Agam dengan basis maksimal 800 pemilih per TPS. Akibat wabah virus korona, maka KPU RI mengubah basis menjadi 509 per TPS,” jelas Ketua KPU Agam, Riko Antoni kepada Padang Ekspres, kemarin (22/6),

Dengan basis 500 per TPS, menrut dia, maka akan terjadi penambahan TPS dari 1.245 menjadi 1.418. Terkait penambahan TPS ini, KPU Agam juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan polres setempat.

Sedangkan jumlah panitia pemungutan suara sebanyak 12.762 orang yang tersebar di 1.418 TPS. Masing-masing TPS berjumlah 9 orang. Sedangkan petugas verifikator 1.600 orang yang tersebar di 16 kecamatan. Masing-masing kecamatan 6 orang. Kemudian, petugas pemutakhiran data pemilih 1.600 orang.

”Tahapan pilkada dimulai pada 15-24 Juni 2020, serta tahapan penyusunan daftar pemilih dan penyerahan kepada PPS dan verifikasi pada 24 Juni 12 Juli 2020,” katanya. Di samping itu, pihaknya juga mengajukan anggaran sebesar Rp 13 miliar untuk pengadaan APD, karena sangat dibutuhkan saat pilkada dalam mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19.

Adapun APD yang akan dibutuhkan, menurut Riko, terdiri dari masker, pelindung wajah, sarung tangan, tisu, baju hazmat, tempat peralatan cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh dan lainnya. ”Alat itu untuk petugas panitia pemungutan suara, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas verifikator,” terang dia.

Anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri itu berdasarkan pembahasan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Kebutuhan alat pelindung diri itu, menurut dia, telah diajukan ke Pemkab Agam. Pihaknya berharap bisa dialokasikan. ”Kami masih menunggu petunjuk selanjutnya, apakah alat pelindung diri itu dianggarkan pusat atau kabupaten dan kota,” katanya.

Alat pelindung diri itu diakuinya sangat dibutuhkan saat pilkada dalam mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19. Apalagi virus tersebut sulit untuk diidentifikasi dan butuh alat pelindung diri. ”Itulah sebabnya, pelaksanaan pilkada menggunakan protokol kesehatan Covid-19,” tukas dia.

Sekadar diketahui, KPU RI telah menetapkan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di era pandemi virus korona. Sejumlah protokol kesehatan pun akan diterapkan pada tahapan-tahapan pilkada.

Keputusan itu diberlakukan seiring dengan dikeluarkannya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 mengenai perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2020. Aturan itu sengaja secara khusus dibentuk KPU untuk merinci tahapan Pilkada serentak tahun 2020 yang sempat tertunda sekitar 3 bulan imbas dari mewabahnya virus korona.

Gelaran Pilkada 2020 kali ini akan tampak berbeda dengan Pilkada tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya, KPU akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Keputusan itu diberlakukan setelah KPU berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19), Doni Monardo dan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. (pl5)