Jika Terkait Petahana, Aparat Sungkan Bubarkan Pelanggaran Prokes

34
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan. (jawapos.com)

Upaya mendisiplinkan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) selama masa kampanye menemui kendala. Tidak kompaknya penyelenggara pemilu dengan aparat keamanan membuat upaya penertiban prokes di pemilihan kepala daerah tidak berjalan optimal.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan menyatakan, struktur penertiban tahapan pilkada sudah siap dalam bentuk kelompok kerja (pokja). Di mana di dalamnya ada Bawaslu, TNI/Polri, hingga satpol PP. Hanya, dalam praktiknya di lapangan, penertiban pelanggaran prokes tidak berjalan mulus. “Khususnya di daerah tertentu yang ada petahana,’’ ujarnya dalam diskusi virtual kemarin (21/10). Namun, Abhan enggan menyebutkan daerah mana saja.

Berdasar laporan Bawaslu daerah, aparat penegak hukum baik polisi maupun satpol PP kerap mengalami beban psikis. Terutama jika yang melanggar adalah pasangan calon dari petahana. Imbasnya, mereka menolak membantu Bawaslu melakukan pembubaran. ’’Meskipun Bawaslu menyatakan ini bermasalah, mari kita bubarkan,’’ imbuhnya.

Dalam situasi tersebut, kata Abhan, biasanya penanganan akan diserahkan sepenuhnya ke Bawaslu. Padahal, jajaran Bawaslu tidak memiliki instrumen atau alat yang cukup untuk pembubaran paksa. ’’Jadi seakan sudah Bawaslu saja yang melakukan pembubaran, dia melihat ini incumbent, ini petahana,’’ tuturnya.

Ke depan, Abhan berharap jajaran aparat keamanan di daerah bisa lebih tegas dalam menjalankan fungsinya. Sebab, hakikatnya kerumunan tidak hanya melanggar peraturan KPU, tetapi juga ketentuan hukum lainnya. ’’Mau dikemanakan maklumat Kapolri yang menyatakan kalau ada kerumunan dibubarkan? Mau dikemanakan Inpres 6 Tahun 2020?’’ ucapnya.

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggaraini menjelaskan, fenomena tersebut menunjukkan adanya disparitas antara pusat dan daerah. Hal itu menjadi tanggung jawab dari Mabes Polri dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan jajaran di bawah tidak abai dalam menjalankan tugasnya.

’’Kemendagri sebagai pengawas pemda dan Mabes Polri harus memastikan sinergitas di jajaran daerah. Jangan sampai narasi hanya dibangun di pusat,’’ imbuhnya.

Pasalnya, kata dia, penegakan disiplin tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke penyelenggara. Sebaliknya, jika dilakukan juga oleh aparat penegak hukum, bisa lebih maksimal penindakannya. ’’Bawaslu kan hanya teguran. Sementara aspek pidana menjadi otoritas kepolisian,’’ sebutnya.

Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menindak tegas peserta pemilu yang melakukan pelanggaran. Terutama kepada jajaran penyelenggara yang melanggar aturan.

Mantan ketua DPR itu juga mendorong pemerintah bersama KPU dan Bawaslu mengevaluasi setiap tahapan pilkada 2020. Khususnya pelaksanaan tahapan kampanye. ’’Serta mempertimbangkan secara matang pelaksanaan pilkada 2020 apabila masih terus terjadi pelanggaran-pelanggaran,’’ ungkap wakil ketua umum DPP Partai Golkar tersebut. (far/lum/c17/bay/jpg)