Kawal Pilkada Turunkan 2/3 Personel, Polda Sumbar Siap Awasi Politik Uang

17
Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto. (Foto: IST)

Setelah sempat dihentikan akibat merebaknya Covid-19, tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Sumbar kembali dilanjutkan. Untuk itu, Polda Sumatera Barat mewaspadai adanya politik uang (money politic) jelang Pilkada Serentak yang rencananya akan digelar 9 Desember mendatang. Para kapolres pun diminta untuk mengawasinya.

“Laporan dari intel pun sampai sekarang ini kan baru mulai berjalan ya (tahapan Pilkada). Tetapi ini biasanya pasti dalam setiap kegiatan pemilu itu yang kita tahu memang kita harus antisipasi terkait dengan ini (politik uang, red),” ungkap Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto, Selasa (23/6/2020).

Kapolda mengatakan, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi politik uang tersebut, pihaknya bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kejaksaan, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membentuk tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

“Gakkumdu sudah (dibentuk, red). Kita sudah menyusun itu sejak lama. Jadi makanya informasi tentang keanggotaan Gakkumdu sendiri sudah kita beri kepada KPU, Bawaslu. Kemudian kita sudah pernah bertemu dengan Kejaksaan untuk merumuskan tentang masalah mekanisme teknis dalam penanganan tersebut,” tutur Irjen Pol Toni Harmanto.

Jenderal bintang dua ini mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada setiap Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) atau Kapolres, supaya lebih peka dan membaca situasi yang terjadi di wilayah masing-masing, sehingga lebih siap menghadapi isu yang berkaitan dengan pilkada ini, termasuk pengamanan.

“Selain itu, juga melihat pemetaan-pemetaan permasalahan yang ada di wilayahnya lagi kan. Kita tahu bahwa ada karakteristik yang dimiliki di wilayah tertentu yang memang juga punya potensi tertentu. Dari mungkin para calonnya berasal tempat itu atau juga yang berhubungan dengan kegiatan pilkadanya itu sendiri,” terang Kapolda.

Irjen Pol Toni Harmanto menyebut, untuk mengamankan Pilkada 2020, Polda Sumbar akan menurunkan 2/3 personel Polri dari kekuatan yang dimiliki. Seluruh personel yang ditugaskan, akan ditempatkan di KPU, Bawaslu, termasuk pengawalan melekat kepada calon dengan melaksanakan tugas secara humanis.

“Ya, nanti pada eskalasi mana kita akan segera posisikan itu, (penempatan personel Polri di Bawaslu dan KPU, red). Kan biasanya ada eskalasi tahapan memerlukan mereka untuk kita beri pengamanan khusus,” tutur Kapolda.

“Ini kan dalam proses juga (pengawalan melekat terhadap calon, red), karena ada pengunduran waktu kegiatan-kegiatan. Pelatihan terhadap para pengawalnya sudah, sementara kita ini, tetapi dengan agenda yang baru ini diputuskan bulan Desember, kita akan segera mulai,” sambung Irjen Pol Toni Harmanto. (rel)