Kebutuhan APD Pelaksana Pilkada Mendesak

10
Ketua KPU Sumbar Amnasmen. (net)

Pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas KPU dinilai mendesak. Apalagi tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember telah dimulai.

Di sisi lain, persoalan anggaran masih menjadi perbincangan. Pasalnya akibat menyesuaikan dengan protocol kesehatan Covid-19, membuat kebutuhan anggaran melonjak.

Hal ini menjadi salah satu topik pembicaraan dalam diskusi virtual yang diadakan KPU Sumbar menghadirkan pengurus partai politik, dinas terkait, akademisi dan awak media, kemarin (22/6/2020).

Pada webinar ini juga dilakukan sosialisasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Ketua KPU Sumbar Amnasmen menyebutkan, nantinya petugas KPU akan melakukan kegiatan seperti verifikasi faktual menggunakan APD. Semua tahapan yang diselenggarakan KPU dan peserta pemilu wajib mengikuti protokoler kesehatan Covid-19.

Sesuai Pasal 8 C ayat 1 PKPU Nomor 5 Tahun 2020, tambah dia, tahapan program jadwal harus sesuai protokol Covid-19 dengan menggunakan masker, sarung tangan dan lainnya.

Biarpun begitu, terjadinya beberapa perubahan dalam sistem dan tahapan pilkada, dinilai tidak begitu sulit untuk menyesuaikannya. Cuma, bergantung pada tekad dan keinginan bersama, baik penyelenggara maupun peserta pilkada.

Komisioner KPU Sumbar, Izwaryani mengatakan, untuk protokol ini sesuai teknis pelaksanaan masih merujuk kepada aturan sebelumnya namun diikuti protokol kesehatan.

”Petugas akan datang kepada pendukung menanyakan dukungan tersebut, bagi yang tidak mau bertemu dapat dilakukan melalui telepon video dengan mencocokkan foto di video dengan KTP yang ada,” katanya.

Dia berharap semua pihak bisa menerima perubahan ini, karena menyangkut kesehatan petugas maupun orang lain.

”Kita juga meminta tim calon perseorangan menghubungi para pendukung, agar saat verifikasi mereka bisa dijumpai dan tidak ada kendala berikutnya,” tambah Izwaryani.

Di sisi lain, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Gebril Daulai mengatakan, dari 895 orang personel PPK, sebagian besar lulusan D-1 hingga magister. Dari 70 persen petugas PPK hanya 30 persen yang lulusan SMA. Untuk PPS terdiri dari 3.474 orang, sebanyak 1.513 orang lulusan SMA dan sisanya lulusan perguruan tinggi.

Menurut dia, dari segi latar belakang pendidikan PPS dan PPK untuk Pilkada Sumbar, cukup mumpuni dan mudah-mudahan latar belakang pendidikan ini diikuti dengan pengalaman. Sehingga, mampu menghasilkan pemilihan yang berkualitas. (eko)