Eks Komisioner KPU Divonis Enam Tahun

Terdakwa mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan mendengarkan pembacaan vonis terhadap dirinya saat menjalani sidang vonis melalui virtual di Gedung KPK, Jakarta, kemarin (24/8). (IST)

Eks komisioner KPU Wahyu Setiawan divonis bersalah dalam perkara suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dan gratifikasi. Wahyu dijatuhi hukuman penjara enam tahun dan denda Rp 150 juta subsider kurungan empat bulan. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu hukuman penjara 8 tahun denda Rp 400 juta subsider 6 bulan.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Wahyu terbukti menerima suap sebesar Rp 600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri melalui Agustiani Tio Fridelina. Dalam perkara ini, Tio yang merupakan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tersebut divonis empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan.

”Mengadili satu, menyatakan Wahyu Setiawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer, melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua,” kata Ketua Majelis Hakim Susanti Arsi Wibawani dalam amar putusannya, kemarin (24/8).

Namun demikian, majelis hakim tidak mencabut hak politik Wahyu sebagaimana tuntutan jaksa. Dalam pertimbangannya, hakim menilai Wahyu bersikap sopan dalam persidangan serta telah mengembalikan uang SGD 15.000 dan Rp 500 juta. Uang yang merupakan penerimaan gratifikasi dari Sekretaris KPU Papua Barat Rosa M Thamrin Payapo itu diserahkan ke KPK saat proses penyidikan.

Baca Juga:  Andre Rosiade: Nasrul Abit tak Gunakan Ijazah Palsu

Sesuai dakwaan primer, hakim meyakini Wahyu terbukti menerima suap agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW. Sampai saat ini, Harun yang berstatus tersangka pemberi suap bersama Saeful Bahri belum berhasil ditangkap KPK. Harun berstatus buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

Menanggapi putusan itu, kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir. Begitu pula dengan jaksa pada KPK. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya akan segera mengambil langkah hukum setelah mempelajari lebih dulu salinan putusan. “Termasuk dalam hal ini tentu juga mengenai pencabutan hak politik dan permohonan JC oleh terdakwa,” paparnya. (tyo/jpg)