Jangan Seret ASN ke Ranah Politik

DIRESMIKAN: Ketua Bawaslu RI Abhan meresmikan PPID Bawaslu Pessel yang ditandai dengan pengguntingan pita di Painan, Sabtu (25/7).

Bakal calon kepala daerah petahana peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, diingatkan untuk tidak menyeret aparatur sipil negara (ASN) ke ranah politik.

Ketegasan itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, usai meresmikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Bawaslu Pesisir Selatan (Pessel), di Painan, Sabtu (25/7) .

Diakuinya, potensi kerentanan pengerahan abdi negara lebih cenderung dilakukan incumbent. Apalagi, dari 270 daerah yang menggelar pilkada serentak tahun ini, sebanyak 200 di antaranya diikuti petahana. ”Walau demikian, tidak tertutup juga pengerahan itu bisa dilakukan oleh para calon selain petahana,” ujarnya.

Kedatangan Abnan ke Bawaslu Pessel yang sekaligus kunjungan kerja Bawaslu RI ke Sumbar itu, juga didampingi Ketua Bawaslu Sumbar Surya Epitrimen dan jajaran, serta juga Ketua Bawaslu Pessel Erman Wadison.

Ditambahkannya bahwa penyeretan ASN ke ranah politik praktis, baik di ajang pilkada maupun pileg merupakan persoalan klasik yang terus berulang. Persoalan tersebut terus terjadi di setiap perhelatan.

Selain terhadap kandidat, Bawaslu juga menekankan agar ASN dapat menjaga netralitas sendiri. Jangan sampai ikut terseret ke ranah politik praktis dengan alasan apapun. Sebab, netralitas ASN dalam pesta demokrasi sudah diatur undang-undang (UU).

”Salah satunya Pasal 6 UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian, netralitas tersebut juga telah diatur secara jelas dan tegas dalam UU Pilkada,” ingatnya.

Ia melanjutkan, kecenderungan terseretnya ASN ke pusaran politik praktis seperti pilkada sebagian besar dipengaruhi janji jabatan dari salah satu pasangan bakal calon, jika seandainya terpilih menjadi kepala dan wakil kepala daerah.

Karena itu, Bawaslu mengajak semua pihak untuk melaporkan jika terdapat indikasi keterlibatan ASN dan penyelenggara negara yang dilarang lainnya ikut dalam mendukung salah satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. Pengawasan partisipatif dari masyarakat sangat diharapkan demi terlaksananya pilkada secara baik.

Bagi yang melanggar netralitas, bisa dikenai sanksi. Sanksi yang diberikan bisa dalam bentuk administrasi hingga pidana. Penetapan sanksi tergantung dari bentuk tindak pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN.

Hingga Juni 2020, Bawaslu dalam situs resminya merilis sebanyak 369 kasus pelanggaran netralitas ASN terkait pilkada 2020. Mayoritas, atau sebesar 33 persen dilakukan pejabat tinggi di daerah yang bakal melaksanakan pilkada.

Beberapa kategori yang dilanggar di antaranya kampanye di media sosial. Pemasangan baliho salah satu pasangan kandidat dan kegiatan yang berpihak pada salah satu pasangan calon. ”Jadi, masyarakat atau siapa saja yang melihat pelanggaran itu, jangan takut untuk melaporkannya pada Bawaslu,” tegas Abhan. (yon)