Anak Pejabat Dominasi Dinasti Politik

ilustrasi. (net)

Jumlah bakal calon (bacalon) kepala daerah yang terindikasi dinasti politik terus bertambah. Dari hasil kajian The Indonesian Institut sejauh ini telah menemukan 52 bacalon yang sudah dapat dipastikan memiliki hubungan dengan pejabat tinggi. Baik dengan kepala daerah, menteri hingga presiden dan wakil presiden.

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan, 52 nama tersebut berbasis pemberitaan. Sebab, untuk kepastiannya masih harus menunggu waktu pendaftaran pekan depan. “Karena kita tidak tahu siapa yang nantinya pasti mendaftar,” ujarnya dalam diskusi, kemarin (27/8).

Meski serba belum pasti, dia memprediksi dari nama-nama potensial tersebut, akan banyak di antaranya yang benar-benar mendaftar. Salah satunya anak Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, dinasti politik dipastikan akan mewarnai pelaksanaan Pilkada 2020.
”Bahkan, praktiknya berkembang dengan keikutsertaan kerabat dari aktor politik yang memiliki pengaruh besar seperti presiden dan wakil presiden,” imbuhnya.

Sementara itu, 52 bacalon tersebut, kata Arfi, cukup tersebar ke berbagai level pencalonan. Yang terbanyak adalah bacalon bupati mencapai 27 orang. Kemudian, disusul bacalon wakil bupati dan wali kota masing-masing 10 orang.

Sementara dari aspek status hubungan dengan elite, yang paling banyak adalah anak pejabat. Diikuti dengan istri dan adiknya. “Untuk anak, sebagian besar maju sebagai calon wali kota, ada 8 orang,” tuturnya.

Meski secara regulasi dibolehkan, lanjut dia, keberadaan bacalon yang terindikasi dinasti politik sangat rawan penyalahgunaan saat kontestasi. Untuk itu, Arfi merekomendasikan tiga hal. Yakni, mengawasi dana aliran dana kampanye khususnya yang bersumber dari APBN/APBD dan mengawasi potensi mobilisasi birokrasi. “Terakhir menegakkan aturan yang tegas,” tuturnya.

Baca Juga:  Jaga Netralitas, Nasrul Abit Lepas Jabatan Ketua Pramuka Sumbar

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, pihaknya telah menyusun indeks kerawanan pilkada. Di mana faktor petahana maupun dinasti politik menjadi salah satu aspek yang dicermati.

Soal persiapan, Ratna menyebut sudah berjalan. Untuk potensi penyalahgunaan uang negara misalnya, Bawaslu sudah menjalin kerja sama dengan KPK bersama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi aliran dana. “Karena ada hal di luar kewenangan Bawaslu,” ujarnya.

Kemudian untuk potensi mobilisasi birokrasi, pihaknya juga telah menjalin MoU dengan Komisi ASN. Bahkan dalam waktu dekat, akan disiapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan lima kementerian/lembaga.

”Kami juga dorong mendagri keluarkan edaran bahwa netralitas penting,” imbuhnya. Lebih lanjut lagi, sosialisasi, pengawasan dan penelusuran jika ada Indikasi pelanggaran akan terus ditingkatkan.

Sementara itu, anak Pramono Anung yang juga bacalon Bupati Kediri Haninditho Himawan menanggapi santai tudingan dinasti politik. Dia menilai, pandangan tersebut muncul karena stigma negatif maupun akibat adanya kasus pelanggaran hukum yang melibatkan dinasti politik. “Putusan MK sendiri tidak melarang,” ujarnya.

Untuk menepis anggapan negatif orang lain kepadanya, Ditho sendiri mengaku akan fokus pada kerja di lapangan meski belum terpilih. Seperti meluncurkan program desa inovasi tani organik hingga membangun jaringan wifi di daerah terluar di Kabupaten Kediri.
Dengan begitu, dia membuktikan memiliki gagasan dan bekerja. “Program-program ini saya perkuat untuk mematahkan stigma,” pungkasnya. (far/jpg)