Anggaran Sosialisasi Rp1 Miliar di KPU Pasaman Barat Dibatalkan

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas dan Komisioner KI Sumbar Tanti Endang Lestari saat Monev DPRD Sumbar tentang pelaksanaan Pilkada di Pasbar, Rabu (29/7/2020).

Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri mengatakan kerja berat Pilkada ada di KPU dan Bawaslu, apalagi tahapan Pilkada sempat diskors ulah pandemi covid-19.

Hal itu dikatakannya kepada Ketua KPU Pasbar Al Haris yang menyambut kehadiran Komisi I DPRD didampingi KPU dan Komisi Informasi Sumbar, Rabu (29/7/2020), di Rumah Pintar Pemilu.

Lalu bagaimana dengan ketersediaan anggaran terutama pembiayaan Pilkada Sumbar di Pasaman Barat.

“Kita buka kulit tampak isi saja, kalau kurang anggaran sebutkan kurang, kalau berlebih sebut juga dan setorkan kembali ke kas daerah,” ujar Syamsul Bahri.

Kalau Pasaman Barat ini, kata Syamsul Bahri, soal anggaran Pilkada tidak ada masalah, karena Pasbar dikenal sebagai negeri dolar hijau.

“Jadi kita tidak meragukan soal kemampuan KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi,” ujar Syamsul Bahri.

Sementara pada dialog, Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas menyigi soal kekuatan lembaga KPU mengejar target nasional partisipasi pemilih 77,5 persen.
Selain itu HM Nurnas juga menyoal tentang proses Paslon independen kepala daerah, setelah serahkan KTP pengganti kekurangan.

“Proses lanjutannya apa lagi, dan KPU memverifikasi KTP pengganti itu bagaimana?” ujar HM Nurnas.

Al Haris menyebutkan Pasbar hanya ada satu bakal Paslon perseorangan dan tahapannya verifikasi administrasi KTP dukungan pengganti dari Bakal Paslon Agus Susanto dan Rommy.

“Habis verifikasi administrasi kita melakukan verifikasi faktual pada 8-16 Agustus 2020, dengan mengumpulkan pendukung pengganti oleh LO Bakal Paslon,” ujar Al Haris.

Dan soal biaya Pilkada Pasbar Rp25 miliar, KPU Pasbar melakukan optimalisasi. “Ada beberapa program yang delete karena terkait pengumpulan orang ramai yang tidak sinergis dengan upaya memutus mata rantai covid-19,” ujarnya.

Al Haris yang menyebut dana optimalisasi dialihkan untuk penambahan TPS sesuai ketentuan KPU RI. Kalau soal APD KPU Pasbar mendapatkan anggaran dari KPU Pusat. APD ini wajib karena pelaksanaan tahapan saat pandemi ini KPU semua tingkatan harus menerapkan protokol kesehatan.

Komisioner KPU Pasbar Misdarlyah mengatakan soal target partisipasi 77,5 persen nasional, pihaknya siap memenuhi target walau anggaran sosialisasi sebesar Rp1 miliar dibatalkan.

“Ada upaya lain dengan metode daring dan mendekati tokoh masyarakat di nagari-nagari dan mendatangi nagari sulit sinyal,” ujar Misdsrlyah. (rel)