DKPP Nilai Pilkada Sumbar Unik

37
ilustrasi. (net)

Kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang di Sumbar, sangat ditentukan oleh kinerja penyelenggara pilkada. Apakah itu KPU maupun Bawaslu.
“Tahapan pilkada itu akan berjalan dengan aman, damai, dan sukses jika kedua penyelenggara pilkada baik KPU dan Bawaslu, bekerja dengan baik sesuai fungsi dan peran mereka masing-masing,” jelas Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Didik Supriyanto saat mengunjungi Graha Pena Padang, kemarin (29/9).

Didik menyampaikan, terdapat tiga tujuan utama pilkada itu sendiri bagi suatu daerah. Pertama, pilkada diharapkan bisa menciptakan integrasi. Meskipun, antarsatu orang berbeda dalam hal dukungan pasangan calon (paslon), namun diharapkan pilkada tetap menciptakan persatuan antar masyarakat sehingga tahapan pilkada berjalan aman dan sukses.

Kedua, pilkada harus menjadi representasi bagi masyarakat yang menjadi peserta dalam pesta demokrasi tersebut. Menurutnya, pilkada akan menghasilkan pemimpin yang dipilih oleh banyak orang sehingga menjadi representasi dari masyarakat tersebut.

“Lalu, ketiga adalah bagaimana pilkada ini bisa menciptakan pemerintahan yang efektif. Selain itu, pilkada juga bertujuan bagaimana penyelenggara pilkada berjalan pada koridor yang tepat,” ungkapnya.

Selama ini Didik mengungkapkan, masalah yang sering terjadi ketika pelaksana pemilu dilakukan adalah dalam proses rekapitulasi suara. Meskipun, rekapitulasi suara bisa disaksikan langsung oleh masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun ketika proses rekapitulasi berlanjut ke level berikutnya, maka banyak yang diselewengkan. “Kami mencatat ada sekitar 34 persen sampai 37 persen dalam tahapan Pemilu itu ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelengara Pemilu itu sendiri,” ujarnya.

Baca Juga:  Pembangunan Jalan Pulaupunjung-Timpeh Perpendek Jarak Tempuh Warga

Untuk itu, DKPP memiliki fungsi dan tugas yakni memeriksa dan memutuskan pengaduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelengara Pemilu.

Lebih lanjut Didik menyampaikan, khusus pilkada di Provinsi Sumbar terdapat hal unik yang berbeda dengan pilkada di daerah lainnya di Indonesia. Keunikan tersebut bisa dilihat dari koalisi partai politik (parpol) yang mendukung paslon seperti paslon Pilgub dengan paslon yang bertarung di pilkada kabupaten dan kota di mana koalisi parpol berbeda-beda.

“Misalnya parpol A dan B mendukung paslon satu untuk pilgub, sementara di pilkada kabupaten dan kota parpol A yang tidak harmonis dengan parpol C, mereka berkoalisi,” ujarnya.

Kondisi tersebut setidaknya akan mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan mereka dalam pilkada serentak. Pasalnya, koalisi parpol pengusung paslon di pilkada kabupaten dan kota tidak sama dengan yang di pilkada provinsi.

Namun yang pasti Didik menyampaikan, peran penyelenggara pilkada sangat krusial dalam mewujudkan pesta demokrasi yang hasil akhirnya membuat masyarakat merasakan kebahagiaan.

“Pastinya orang-orang yang menjadi penyelenggara pilkada ini harus menjunjung tinggi kode etik mereka sebagai penyelenggara agar terciptanya pilkada yang aman dan damai,” sebutnya. (a)