Hari ini anggota DPRD perempuan lintas partai tergabung pada Kaukus Perempuan Parlemen KPP Wilayah Sumbar dikukuhkan Sekjen KPPRI Luluk Nur Hamidah didampingi Bendahara KPPRI Nevi Zuairina dan pengurus KPPRI Lisda Hendrajoni, disaksikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Minggu (31/01/2021).
Strategiskah dan apa manfaatnya? Atau hanya sekadar kongkow-kongkow wanita parlemen saja?
Bendahara DPP KPPRI Nevi Zuairina membantah dan menegaskan strategis dan kemanfaatan KPPRI itu.
“Sangat strategis sekaligus menjadi kampanye politik bahwa kaum perempuan tidak tabu berebut suara dengan kaum pria dalam ajang Pemilu atau Pilkada,” ujar Nevi Zuairina, Minggu sore.
Meski semangat KPPRI adalah forum silaturahim, tapi perempuan punya peran strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan.
“Konteks wakil rakyat perempuan di Sumbar setiap lima tahun pasti anggota legislatif perempuannya bertambah, bahkan hari ini anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumbar sudah empat orang dari 14 anggota DPR RI dari Sumbar,” ujar Nevi.
KPPRI hadir kata politisi perempuan nasional PKS ini untuk menyatakan dan memperkuat pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam demokrasi.
“Tidak boleh ada lagi larangan kaum perempuan untuk maju sebagai anggota dewan maupun kepala daerah di semua tingkatan, jadi wali nagari saja perempuan bisa,” tegas Nevi.
KPP Wilayah Sumbar harus eksis, karena perempuan yang jadi pengurus dan anggotanya tentu punya kepekaan dan rasa lebih untuk bermanfaat pada rakyat.
“Ibu ucapkan selamat atas pengukuhan KPP Wilayah Sumbar, meski perempuan lintas partai, KPP Wilayah Sumbar harus tetap solid dan semangat untuk bermanfaat kepada masyarakat,” ujar Nevi. (rel)
